BEKASI, DAKTA.COM - Akhirnya Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi angkat bicara terkait Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi yang terdunda akibat beberapa persoalan.

Juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Faisal mengatakan bahwa Musda yang sudah di nanti - nantikan kader Golkar Kota Bekasi akan terlaksana secara fair sesuai juklak junis.

Namun ada hal yang lebih penting dari gelaran Musda itu sendiri yaitu kesiapan seorang pemimpin partai politik dalam menghadapi gelaran pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang.

"Kita Fraksi Golkar meyakini bahwa ke depan menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi bebannya sangat berat. Kita tahu beberapa waktu lalu  DPR RI telah ketuk palu gelaran pesta demokrasi yaitu Pilpres, Pileg, Pilkada serentak akan berlangsung tahun 2024 dan saya yakin nantinya yang menjadi Ketua DPD akan fokus hal tersebut," ungkap Faisal pada Dakta.com (7/6).

Ditambahkan Faisal, bahwa bagi para calon nantinya jangan mau menjadi ketua saja. Disitu ada tugas yang sangat berat diantaranya dalam mempertahankan kekuasaan menjadi wali kota Bekasi. Apalagi selama dua periode posisi tersebut sudah di raih oleh Partai Golkar.

"Sehingga nantinya Ketua DPD harus lebih maksimal lagi kerjanya setelah Musda di gelar nanti. Dan terkait Musda, saat ini tetap bergerak paralel dan akan segera di gelar. Memang SK pelaksanaan Musda dari Mahkamah Partai (MP)  masih belum dicabut. Pencabutan penundaan Musda dari Mahkamah Partai masih berproses tapi semua berjalan," tambahnya.
 

Faisal juga mengatakan, bahwa semua kader Partai Golkar yang memenuhi syarat boleh mencalonkan atau di calonkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Namun yang lebih utama adalah langkah atau kebijakan yang nantinya diambil setelah menjadi Ketua.

"Siapapun berhak maju, kalau memenuhi syarat. Dan masalah saling klaim dukungan para bakal calon Ketua ya ngga papa sah - sah saja.Tapi jangan berpandangan menjadi Ketua DPD tugasnya selesai. Justru ketua DPD merupakan start awal tugas berat karena nanti semua beban akan bertumpu di sana. Sekarang sudah tengah tahun 2021 dan setelah Musda akan ada Muscam dan lain lain. Artinya efektifitas organisasi akan berjalan di awal tahun," ungkapnya.

Menurutnya, perlu diingat saat ini sudah mendekati tahun 2024 yang artinya Ketua DPD harus memiliki kecakapan dalam mengelola partai dan memiliki menejemen waktu yang tergolong sangat singkat. Persoalan Musda bukan berarti mengganggu kerja organisasi namun harus di jadikan titik awal dari persiapan pesta demokrasi.

"Berarti waktu yang sangat singkat untuk persiapan Pilres,Pilkada dan Pileg 2024. Jadi bagi siapapun yang berpikir maju jadi ketua DPD tolong pikirkan itu. Jadi ketua DPD, itu berat jujur saja mempertahankan kekuasaan lebih berat dari pada merebut. Jadi kalau mau jadi ketua DPD, tolong pikirkan konsekuensi pada saat jadi ketua. Apalagi kita tahu bahwa semua ketua partai memiliki keinginan jadi walikota," pungkasnya.