BEKASI, DAKTA.COM - Ketua Organizing Comite (OC)  Musyawarah Daerah (MUSDA) V DPD Golkar Kota Bekasi Mohammad Amin Fauzi memastikan pihaknya tidak ada kepentingan lain dalam pelaksanaan musda hanya kepentingan kepartaian dan menjalankan mekanisme.

Amin Fauzi yang juga Plt Sekertaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi kepada Dakta mengatakan setelah menggelar rapat silaturahim dan pembentukan panitia Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Maskumambang Bandung senin (24/5) kemarin, saat ini sedang menunggu SK tertulis dari Mahkamah Partai untuk memberikan keputusan tertulis terkait pelaksanaan Musda yang sudah di tunda sejak Agustus 2020 lalu.

"Setelah acara di Maskumambang Bandung kemarin, saat ini kita sedang menunggu keputusan Mahkamah Partai agar ada SK tertulis untuk pelaksanaan Musda. Perlu diingat kita ditugaskan sebagai Plt salah satunya untuk menggelar Musda dan Plt ketua dan Plt Sekertaris habis masanya bulan depan, makanya sesuai amanah Munas pelaksanaan muda V harus segera di gelar,"ujar Amin Faizi pada Dakta (27/5).

Menurutnya penundaan Musda dari bulan agustus sampai sekarang mengganggu kerja partai dimana tahun 2024 akan berlangsung gelaran politik. Pihaknya berharap agar yang menjadi pembisik Rahmat Effendi harus melihat persoalan yang sama. Hal ini demi kepentingan Golkar dan Warga Kota Bekasi.

"Jika ada ungkapan atau pernyataan bahwa ketua DPD masih Pak Rahmat Effendi kalo jadi pembisik yang bener lah. Kan Ibu Ade sudah dua kali jadi Plt tidak di ributin dan sekarang Pltnya kang Giri dan Amin kok jadi di ributin. Begitu kepengurusanya Pak Rahmat sudah selesai dan selesainya karena masanya sudah habis bukan karena ada persoalan di jalan jadi ngga harus minta persetujuan Ketua DPP. Hari ini Pltnya kang Giri dan Amin sudah ada SK DPD Jabar. Kalau ada yang manyatakan, Ketua DPD Pak Rahmat itu tidak boleh lagi dan ini inkonstitusional jika ada yang bilang Pak Rahmat Effendi masih ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Dia (Rahmat Effendi) orang ngerti kok udah dua periode jadi walikota pasti paham dia," pungkas Amin.

Pihaknya juga menegaskan bahwa kepengurusan Plt baik Ketua atau Sekertaris punya legitimasi secara devakto dan deyure. Perintahnya jelas dari DPD Golkar Jabar dan disetujui oleh DPP Partai Golkar, jangan diperdebatkan lagi.

"Kita punya legilasi devakto dan deyurenya jelas. Jadi kalau ada yang klaim Pak Rahmat masih ketua DPD itu ada Nyamuk (nyari muka). Saya hadir sebagai orang Bekasi, apa yang di takutin? Jangan jadi sebuah ancaman. Kita hadir besama - sama mendukung Musda Golkar. Tapi sekarang ini ada faksi - faksi yang sengaja menggoreng persoalan. Kalau Bu Ade mau nyalon silahkan," tandasnya.

Agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat, masih menurut Amin pihaknya akan segera menggelar rapat terbatas panitia Musda untuk penjadwalan pelaksanan Musda dan persiapan lainya.

"Kita segera akan rapat terbatas panitia untuk jadwalnya  Musda, sambil nunggu surat dari Mahkamah Partai. Perlu di catat Musda untuk kepentingan orang Bekasi dan Partai. Kita lihat partai lain sudah jalan satu kilometer dan kita masih persiapan mobil, jangan sampai ketinggalan," tegasnya.

Ditambahkanya pada 2024 ke depan, Golkar Kota Bekasi harus merebut Ketua Dewan. Persiapan Pilkada mempertahankan posisi walikota, persiapan pemilihan anggota DPRD Jabar dan DPR RI harus ada perwakilan dari Kota Bekasi.

"Dan buat kami (Plt Ketua dan Sekertaris Plt) hanya mengantarkan proses dan mekanisme serta aturanya. Kepentingan saya ngga ada hanya lembaga dan kepartaian. Jangan terus ribut di dalam, harus bisa memfilter informasi yang masuk," tegasnya.

Dengan adanya dukungan dari fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi yang hadir tujuh orang dalam rapat di Bandung kemarin, menurutnya bukti bahwa persoalan sudah selesai dan bersama - sama melakukan persiapan jalanya Musda V DPD Golkar Kota Bekasi.

"Kemaren selesai di Maskumbamambang Bandung. Sudah kita clearkan semua. Kemarin juga pada saat Bu Ade Plt baik - baik saja. Harapan saya mari duduk diskusi bareng, jangan ada omongan di luar. Semua kandidat silahkan maju, tapi harus sesuai AD/ART. Suarakan dari masing - masing Pengurus Kecamatan (PK). Jangan mau kita di obok obok," pungkasnya.