JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menilai pemerintah tidak serius dalam mengatasi masalah kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

"Hal ini bisa dilihat dari rendahnya anggaran yang didapatkan oleh Kementerian LHK hanya sebesar Rp 6,3 triliun pada RAPBN 2016. Anggaran sebesar ini sangat tidak mencukupi apabila digunakan untuk mengawasi hutan-hutan di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 120 juta hektar," ujarnya di Jakarta, Jum'at (18/9).

Ia menambahkan Kementeriam LHK juga harus mempunyai program pencegahan agar peristiwa kebakaran hutan yang kerap terjadi ini dapat segera dihentikan karena sangat merugikan negara.

"Kita juga belum mendengar bagaimana langkah antisipasi dari Kementerian LHK ini sehingga peristiwa ini selalu berlanjut setiap saat," paparnya.

Selain itu pemerintah juga didesak mengeluarkan Perppu dalam menangani kasus kebakaran hutan ini.

Beberapa poin yg diusulkan adalah pemerintah pusat diberikan otoritas untuk segera membekukan izin perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, menindak tegas para direksi yang terbukti dengan sengaja maupun lalai sehingga terjadinya kebakaran agar masuk daftar hitam industri perkebunan, dan segera melakukan koreksi mendasar atas kebijakan pengelolaan lahan gambut.