Sabtu, 06/03/2021 11:25 WIB
Predatory Pricing Bikin Jokowi Murka, 'Pembunuh' UMKM RI
Presiden Joko Widodo.Foto Biro Pers Sekretariat Presiden ist
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Jokowi menegaskan keterbukaan pasar saat ini membuat praktik predatory pricing perlu diantisipasi. Indonesia sebagai negara yang membuka diri terhadap pasar asing tidak boleh menjadi korban dari transaksi jual beli yang dapat merugikan UMKM karena adanya persaingan yang tidak sehat.
"Predatory pricing hati hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil, menganut keterbukaan ekonomi gak ada yang kita tutupi, tapi saya tegaskan kita bukan negara yang menyukai proteksionisme, namun kita tidak boleh menjadi korban," tegas Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, (Jum'at, 05/03/2021).
Predatory pricing merupakan strategi penjual untuk mematok harga jual yang sangat rendah untuk menghilangkan pesaing dari pasaran. Dengan maraknya e-commerce saat ini, banyak sejumlah produk asing yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga mematikan sejumlah pelaku UMKM.
Sebagai platform jual beli digital, banyak e-commerce yang menawarkan harga miring untuk menarik minat pembeli, namun sayangnya produk-produk tersebut adalah produk asing yang kini mulai membanjiri pasar domestic sehingga UMKM banyak yang terancam gulung tikar.
Disamping itu, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengungkapkan, pihak asing asing terutama dari China banyak yang menggunakan artificial intelligence untuk mempelajari harga-harga di pasar domestic. Mereka kemudian mempelajari sistem produksi dan bahan bakunya untuk kemudian ditiru dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah.
"Mereka menggunakan artificial intelligence, mereka datang ke tanah abang mereka pelajari dan mereka tau barang barang yang laku seperti produk di tanah abang yang khusus menjual fashion ketika dianggap laku diselidiki dipelajari di china bahwa hijab yang dijual seharga seribu rupiah, sehingga terjadi predatory pricing," ungkap Muhammad Lutfi.
Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan mulai mengendalikan diskon besar-besaran yang diberikan oleh sejumlah platform digital untuk meminimalisir praktik predatory pricing di dalam pasar terutama penjualan yang dilakukan di e-commerce.
"Untuk harga, itu memang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli, namun untuk diskon ini akan kita regulasi, jadi tidak bisa sembarangan dengan alasan diskon perusahaan digital ini mengerjakan praktik predatory pricing," kata Muhammad Lutfi.
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | CNBC Indonesia |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments