Sabtu, 20/02/2021 11:17 WIB
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga Maret
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro atau PPKM Mikro dari Selasa (23/2) hingga Senin (8/3). Kebijakan ini diterapkan di 123 kabupaten/ kota di tujuh provinsi yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan perpanjangan PPKM Mikro diambil karena adanya perkembangan positif terkait kasus Covid-19 selama penerapan dua pekan terakhir. Salah satu indikator yang positif adalah jumlah kasus aktif mengalami penurunan signifikan, yakni minus 17,27 persen selama sepekan.
Sebanyak lima provinsi berhasil menurunkan persentase kasus aktifnya. "Mereka adalah DKI (Jakarta), Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Sabtu (20/2).
Indikator lain yang disebutkan adalah tren Bed Occupancy Rate (BOR) yang menurun hingga di bawah 70 persen. Sementara itu, lima provinsi yang sama berhasil meningkatkan persentase kesembuhan. Di sisi lain, Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mampu menurunkan tingkat kematian.
Selain itu, Airlangga menambahkan, kepatuhan penerapan protokol kesehatan di tujuh provinsi ini mengalami peningkatan. Kisarannya adalah 87,64 persen hingga 88,73 persen.
Dalam rentang 5-17 Februari, Airlangga menambahkan, kasus aktif nasional juga sudah mengalami penurunan 5,23 persen. Secara jumlah, kasus aktif turun dari 176.672 menjadi 162.182 kasus. "Kemudian, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen dan kematian turun 0,03 persen," tuturnya.
Dari penerapan awal PPKM Mikro, pemerintah juga mencatat, persiapan Test, Tracing dan Treatment (3T) dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah sudah berjalan. Sebanyak 653 ribu kit antigen telah didistribusikan dan akan ditambah 1 juta pada Selasa nanti.
Dari sisi tracing, sebanyak lebih dari 4 ribu petugas satuan tugas dan 29 ribu Babinsa bersama dengan 17 ribu Bhabinkamtibmas telah diturunkan. Sistem Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen juga sudah terintegrasi dengan New All Record (NAR), siap untuk diagnosis dan tracing.
Dari berbagai data tersebut, Airlangga menyimpulkan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro selama lima pekan terakhir telah berhasil menekan laju penambahan kasus aktif, bahkan terjadi penurunan signifikan. "Kita tindaklanjuti dengan perpanjangan PPKM karena PPKM termonitor bisa menekan berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi," katanya.
Tapi, masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya, penguatan operasionalisasi PPKM Mikro di tingkat RT/RW pada Desa/ Kelurahan.
Reporter | : | |
Editor | : | Dakta Administrator |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments