Sabtu, 23/01/2021 13:37 WIB
Utang Luar Negeri RI Bengkak, Syarief Hasan Pertanyakan Komitmen Pemerintahan Jokowi
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk tidak ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Pasalnya, utang luar negeri Indonesia selama enam tahun Presiden Jokowi memimpin mencapai Rp 3.148,09 triliun atau melonjak 124 persen dari periode sebelumnya.
Syarief menilai besarnya utang luar negeri yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji mereka.
"Utang luar negeri yang makin membludak akan makin membebani keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi," ungkap Syarief dalam keterangannya, Sabtu (23/1).
Syarief melanjutkan Bank Dunia telah merilis laporan International Debt Statistics (IDS) yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri tertinggi di dunia. Indonesia menempati urutan keenam.
Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan posisi utang luar negeri Indonesia 5 persen dari tahun 2018 yang tercatat sebesar USD 379,58 miliar.
Bahkan, apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia 2019 dengan 10 tahun sebelumnya, maka ada peningkatan hingga 124 persen.
Adapun posisi utang luar negeri Indonesia 10 tahun atau di 2009 hanya sebesar USD 179,40 miliar.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap gross national income (GNI) yang telah mencapai 38,64 persen.
Menurutnya, PNB Indonesia berkisar Rp 15.779,7 triliun.
Dengan utang luar negeri mencapai Rp 6098,2 triliun, berarti rasionya berkisar 38,64 persen.
Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia makin memburuk.
"Indikator ini juga menunjukkan kemampuan membayar utang Indonesia makin memburuk," tegas Syarief.
Ia juga menegaskan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri.
Syarief mengatakan rasio utang Indonesia kemungkinan akan naik beberapa tahun mendatang akibat tekanan pandemi Covid-19.
"Belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan penyusutan penerimaan negara, ditambah utang yang makin membengkak," jelas Syarief.
Ia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah telah mengucurkan dana besar hingga Rp 800 triliun yang didominasi utang luar negeri untuk menanggulangi Covid-19 namun tidak membuahkan hasil yang optimal.
"Ekonomi Indonesia malah terkontraksi minus dan resesi pertama kali sejak tahun 1999, padahal sudah dikuncurkan dana besar. Ini membuktikan bahwa persoalannya ada pada manajemen penanganan pandemi dan utang luar negeri bukanlah solusi," pungkas Syarief.
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | JPNN.com |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments