Selasa, 12/01/2021 16:30 WIB
Komisi IX DPR Rapat Bersama Menkes Bahas Rencana Vaksinasi
Komisi IX DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.FOTO Chaerul Umam
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, BPOM dan Bio Farma menggelar rapat kerja untuk memastikan vaksinasi covid 19, Selasa (12/1). Beberapa point disampaikan dalam rapat tersebut, seperti patokan biaya rapid test atau swab.
Anggota Komisi IX, Ribka Tjiptaning, menegaskan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat khususnya dalam layanan kesehatan selama pandemi Covid-19.
Salah satu yang ia soroti adalah belum ada patokan harga untuk rapid test atau swab di Indonesia.
"Harganya berbeda-beda. Pola kesehatan tampak seperti untuk dagang. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya dengan alasan apapun," ungkap Ribka.
Sementara itu, Menkes Budi memaparkan target penerima vaksin adalah 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021, vaksinasi gelombang I dilakukan pada Januari-April 2021.
Penyuntikan vaksin tahap pertama di gelombang I dilakukan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi.
"Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujar Budi.
| Reporter | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments