Selasa, 12/01/2021 13:18 WIB
Menhub Tinjau Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air di RS Polri, Jakarta
Menhub Budi Karya Sumadi di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur.Foto Mufit
JAKARTA TIMUR, DAKTA.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan seluruh mekanisme di posko antemortem DVI RS Polri berjalan lancar, mulai pendaftaran hingga pengambilan sampel DNA.
Ia juga meminta agar Sriwijaya Air dan Jasa Raharja mendukung kerja RS Polri dalam proses identifikasi jenazah.
"Selain itu, saya mengajak Dirut Sriwijaya dan Jasa Raharja, saya minta kepada Sriwijaya untuk memberikan dukungan sepenuhnya tanpa diminta, apa yang diperlukan oleh RS Polri, segera di-support," kata Budi di RS Polri, Jakarta Timur, Selasa (12/1).
Sejauh ini, total ada 59 sampel DNA yang telah dikantongi oleh posko antemortem DVI RS Polri. Budi mengatakan Sriwijaya Air akan mengirimkan sampel DNA yang kurang.
"Dari diskusi yang kami lakukan tadi dengan kepala rumah sakit, RS Polri telah identifikasi DNA dari keluarga 59, masih kurang tiga. Tapi informasi dari Sriwijaya, akan dikirimkan hari ini. Insyaallah akan lengkap jadi 62," jelas Budi.
Ia mejelaskan, hingga saat ini sudah diterima kurang lebih 56 atau 60 kantong jenazah, kantong potongan daripada korban. "Itu menunjukkan dalam waktu yang pendek data-data ini dilakukan dengan cepat dan dengan terukur," lanjutnya.
Selain itu, Budi telah menerima informasi bahwa santunan telah diantarkan oleh Jasa Raharja ke perwakilan keluarga Okky Bisma, yang jenazahnya telah terindentifkasi. Ke depannya, dia meminta agar proses pemberian santunan bisa dilakukan secara cepat.
"Kepada Jasa Raharja, tentunya saya minta proses pemberian asuransi cepat. Menurut catatan pagi jam 10 pemberian akan dilakukan kepada satu orang pramugara yang sudah diidentifikasi," ujarnya.
Budi mengapresiasi kinerja RS Polri yang berupaya mengidentifikasi jenazah para korban dengan maksimal. Ia menginstruksikan agar seluruh pihak dapat berkolaborasi selama proses identifikasi jenazah korban Sriwijaya SJ182.
| Reporter | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments