DPR: Gaji Pejabat Negara Harus di Standarisasi
JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan berencana melakukan standarisasi terkait gaji pejabat negara.
"Kenaikan tunjangan anggota DPR ini adalah pertama kalinya terjadi selama hampir 10 tahun terakhir, saya pikir hal ini sudah pantas kami terima," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/9).
Selain itu Taufik mengemukakan pihaknya menginginkan adanya suatu standarisasi gaji bagi seluruh pejabat negara yang hampir tidak pernah dibahas dalam jangka waktu lama.
"Hal ini penting mengingat nilai inflasi rupiah sudah semakin tinggi dalam beberapa tahun terakhir," paparnya.
Seperti diketahui pemerintah telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi para anggota dewan dengan besaran hingga Rp 8 juta/bulan.
Sejumlah tunjangan yang mendapatkan kenaikan ialah tunjangan jabatan kehormatan, komunikasi intensif, dan transportasi. Namun kenaikan tunjangan ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena hingga saat ini kinerja anggota dewan dinilai masih jauh dari pencapaiannya baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
0 Comments