Sabtu, 26/12/2020 12:06 WIB
COVID-19 Makin Ngeri, Pembelajaran Tatap Muka Mulai Januari?
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah membolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, asalkan mendapatkan izin dari kepala daerah setempat.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/12).
Syaiful Huda mengatakan pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi COVID-19.
Namun, kian meningkatnya jumlah kasus harian positif COVID-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.
“Akhir bulan ini tren peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” tambah dia.
Huda menambahkan bahwa kasus COVID-19 pada kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia.
Rata-rata kasus COVID-19 anak-anak dunia mencapai 8 persen, sementara di Indonesia kasus COVID-19 mencapai hingga 11 persen.
Dia memerinci, jumlah kasus COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249 kasus dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus.
Sedangkan kasus anak meninggal akibat COVID-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
“Tingkat kematian anak akibat COVID-19 sama dengan tingkat kematian kasus COVID-19 pada usia 18-30 tahun dengan rerata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko COVID-19 pada anak hampir sama dengan risiko COVID-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra,” kata dia.
Dia mengakui di daerah-daerah desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa.
Kendati demikian Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran COVID-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan terlaksana dengan baik.
“Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti,” katanya.
Politikus PKB itu berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem PJJ.
Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan.
Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ, yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.
“Kemendikbud juga bisa mendorong dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” pungkas Syaiful Huda.
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | JPNN.com |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments