Senin, 30/11/2020 09:10 WIB
Soal Tracking Covid, FPI: Pemerintah Harus Adil Lakukan Juga di Solo
Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar.Foto Istimewa
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar mendesak Menko Polhukam Mahfud MD untuk adil dalam melihat kerumunan massa yang belakangan ini terjadi termasuk dari pelaksanaan pilkada serentak diseluruh Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus tegas melakukan penelusuran kontak atau tracing terkait pasien virus Corona (Covid-19) di tempat-tempat yang menjadi konsentrasi kerumunan massa terutama di daerah yang kini tengah menggelar kampanye Pilkada serentak 2020.
"Lakukan juga testing, tracing dan treatment terhadap kerumunan di Solo, Surabaya, Magelang, Banyumas, Indramayu, Minahasa, dan daerah lainnya," kata Aziz pada Senin (30/11).
Hal itu ia katakan untuk merespon keluhan Mahfud yang menyesalkan tindakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab karena menolak penelusuran kontak atau tracing terkait pasien Covid-19.
Aziz menegaskan seharusnya pemerintah berlaku adil memperlakukan penelusuran kontak hingga melakukan tes terhadap tiap kerumunan massa yang terjadi di seluruh Indonesia.
Ia berharap pemerintah tak menerapkan suatu kebijakan atau hukuman atas dasar sentimen dan kebencian terhadap satu tokoh yang tak sejalan dengan pemerintah.
"Kami minta pak Mahfud dan jajarannya untuk konsisten dengan omongannya dan jalankan kebijakan tersebut atas dasar diantaranya dasar keadilan bukan kebencian," jelas Aziz.
Aziz menilai pemerintah saat ini tak memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakatnya. Ia berharap pemerintah menerapkan prinsip keadilan pemberian sanksi terhadap semua masyarakat Indonesia yang menggelar kerumunan tanpa terkecuali.
| Reporter | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments