Ahad, 29/11/2020 08:02 WIB
Dewan Da'wah Sumsel Layak Jadi Percontohan
Pelantikan Pengurus Dewan Dakwah Sumatera Selatan Masa Khidmat 2020 2025
PALEMBANG, DAKTA.COM - Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumatera Selatan (Sumsel) masa khidmat 2020 - 2025 dilantik di Griya Agung Palembang atau Rumah Dinas Gubernur Sumsel, pada Sabtu (28/11).
Pelantikan dihadiri Ketua Umum Dewan Da'wah Dr Adian Husaini yang didampingi Wakil Ketua Umum Dr Imam Zamrodji, Wakil Sekretaris Umum Ade Salamun MSi, dan Ketua-Ketua Bidang Dr Misbahul Anam, Dr Ujang Habibie, serta Nurbowo MBA.
Dalam acara tersebut, kehadiran Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr Rasyidin Hasan.
Sejumlah anggota DPRD dan tokoh serta ketua ormas Sumsel juga tampak datang.
Sekretaris Dewan Da'wah Sumsel, Muhammad Juhartono, mengatakan, jumlah undangan memang dibatasi karena masih dalam situasi Covid-19. Pelaksanaan kegiatan juga mengikuti protokol kesehatan.
Dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat yang dibacakan Wasekum Ade Salamun, kepengurusan Dewan Da'wah Sumsel terdiri Majelis Syuro yang diketuai KH Tol’at Wafa Ahmad, Lc dan wakilnya dr H Sorimuda Pohan, SpOG, dan didukung oleh 26 anggotanya termasuk sekretaris.
Selanjutnya pengurus harian diketuai HM Legawan Isa dengan Wakilnya Fajri Ismail dan H Ahmad Zaini Husin Umrie, serta Sekretaris Muhammad Juhartono. Bendahara diamanahkan pada H Hendri Zainudin.
Staf Ahli Gubernur Sumsel dalam sambutannya mengatakan, ulama harus dihargai oleh semua pihak. Termasuk para ulama yang menjadi pengurus Dewan Da'wah.
Ia juga mengajak pesantren yang diasuh Dewan Da'wah untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. ''Saya sendiri juga berlatar belakang pendidikan pesantren,'' ungkap Rasyidin Hasan.
Ketua Umum Dewan Da'wah Adian Husaini optimis, Dewan Da'wah Sumsel akan jadi percontohan. Sebab, memiliki pengurus yang berkualitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan ormas, lembaga, jamaah, serta pemerintah setempat.
| Reporter | : |
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
0 Comments