CIKARANG_BEKASI: Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi menyayangkan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) disalurkan langsung ke masing-masing penerima bantuan.

Padahal dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Rutilahu tersebut, aparatur desa masing-masinglah yang membuat dan membangunnya.

Ketidakpuasan itu dikatakan oleh Ketua APDESI Kabupaten Bekasi, Agus Sofyan seusai menghadiri kegiatan sosialisasi Perbaikan Rutilahu bagi 5000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi Deltamas Cikarang Pusat, Jum'at (11/9).

Menurutnya, pemberian anggaran itu semestinya diserahkan ke desa, karena desa yang nantinya akan membuat LPJ ke BPMPD.

Program yang berjalan tahun sebelumnya dinilainya lebih baik dari tahun ini karena anggaran itu diserahkan ke masing-masing desa.

Sementara itu, Kepala BPMPD Abdillah Majid menegaskan bahwa penyaluran anggaran Rutilahu tersebut diberikan ke rekening penerima.

Hal ini bertujuan untuk meniadakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembelian material bangunan juga diserahkan ke penerima bantuan.

Diketahui, kabupaten bekasi tahun 2015 memberikan bantuan rutilahu sebanyak 5000 titik yang dianggarkan sebesar Rp. 15 juta rupiah.