CIKARANG_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perijinan lainnya.

Oleh karena itu Pemkab Bekasi bersama DPRD berencana membahas Raperda Penanaman Modal. Raperda ini akan mengatur mengenai pelayanan satu atap mengenai perijinan yang selama ini tumpang tindih antara dinas satu dengan yang lain.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Lydia Fransisca menyatakan pada Rabu (9/9), bahwa rencana perizinan satu atap hingga kini terus dilakukan pihaknya.

Dalam pertemuan dengan dinas terkait, dihasilkan rumusan untuk membentuk tim khusus guna mengakomodir perencanaan dibuatnya pusat izin terpadu.

Tim Khusus ini nantinya akan mengawasi IMB yang dalam banyak kasus di lapangan, sudah mati dan tidak diperpanjang. Diharapkan tim ini dapat bekerjasama dengan pengawas dari SKPD ada di dalamnya.

Lydia menambahkan, terkait dengan Raperda tersebut, pihaknya juga masih melakukan penyempurnaan, Raperda itu juga akan masuk kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).