DPR: Kualitas Bus Jamaah Haji Tidak Layak Jalan
MEKKAH_DAKTACOM: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan, bus yang disediakan untuk jamaah haji banyak yang tidak layak jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua, dan penyejuk udara tidak berfungsi.
"Banyak keluhan mengenai kualitas bus yang mengangkut jamaah kita di Mekkah dan Madinah," ujar Yudi, usai memantau persiapan pelayanan ibadah haji di tanah suci, Selasa (8/9).
Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekkah kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini, disebabkan karena tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia.
"Padahal, tahun sebelumnya dilakukan," paparnya seraya menambahkan bahwa tidak ada MoU antara Kemenag dengan Kemenhub sehingga hal ini terjadi.
Di sisi lain, Yudi juga menyesalkan pernyataan Menag Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekkah dan Madinah buruk karena penurunan BPIH 2015.
“Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag penurun BPIH tidak menurunkan kualitas pelayaan jamaah. Seharusnya dengan jumlah jamaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor | : | |
Sumber | : | Rilis DPR Komisi V |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments