Ahad, 20/09/2020 11:58 WIB
Bamsoet Dorong Pemerintah Tetapkan Standar Harga Test PCR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) berkunjung ke Laboratorium Pusat Prodia
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera menetapkan standar harga test PCR atau polymerase chain reaction di berbagai rumah sakit maupun klinik laboratorium kesehatan. Sehingga masyarakat yang secara sadar diri ingin mendiagnosis potensi penularan Covid-19, tak terbentur harga yang tinggi.
Ia menyatakan, standarisasi harga juga diperlukan agar diantara institusi pelayanan kesehatan tak terjadi persaingan harga.
Begitu juga dengan regulasi vaksin mandiri perlu segera dipersiapan, sehingga pada saatnya swasta dapat dilibatkan dalam pengadaan vaksin mandiri tanpa beban negara.
Keterlibatan pihak swasta dapat membantu pemerintah melakukan vaksinisasi untuk kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang ingin membantu masyarakat lainnya secara gratis, di luar tanggungan pemerintah dengan harga dan perijinan yang ditetapkan atau di kontrol pemerintah.
"Virus Covid-19 jangan dijadikan komoditas ekonomi. Belum adanya standarisasi harga membuat berbagai institusi pelayanan kesehatan bebas menetapkan harga, mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta. Dengan harga terjangkau, akan semakin banyak yang memeriksakan diri, sehingga bisa turut mengurangi beban pemeriksaan yang dilakukan pemerintah,” ujar Bamsoet usai berkunjung ke Laboratorium Pusat Prodia, di Jakarta, Sabtu (19/9/20).
Ia mengapresiasi berbagai institusi pelayanan kesehatan yang terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan sampel untuk mendeteksi virus Covid-19. Sebagaimana sudah dilakukan Prodia. Memiliki lab di 127 kota yang tersebar di 34 provinsi, Prodia terus meningkatkan kemampuan pemeriksaan sampel dari 450 test per hari pada Mei 2020, menjadi 1.000 test per hari pada Juli 2020. Kini di September 2020 sudah meningkat lagi menjadi 2.000 test per hari.
"Hasil pemeriksaan juga relatif cepat. Bisa keluar di hari yang bersamaan saat sampel diambil, hingga H+1. Jika setiap institusi pelayanan kesehatan bisa melakukan hal serupa, memiliki kuantitas pemeriksaan sampel yang besar dengan hasil pemeriksaan yang cepat, niscaya penyebaran virus Covid-19 bisa segera dikendalikan. Karena tracing terhadap siapapun yang positif Covid-19 bisa cepat diketahui," tutur Bamsoet.
Ia mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta dalam program vaksinasi penangkal Covid-19. Mengingat pada November 2020, Sinovac mulai akan mengirimkan bahan baku vaksin CoronaVac.
Ditargetkan pada Januari dan Februari 2021, Bio Farma sudah mulai bisa memproduksi sendiri vaksin CoronaVac sebagai penangkal virus Covid-19. Bahan baku yang akan dikirimkan mencapai 260 juta dose, dengan perhitungan menghasilkan 130 juta vaksin.
"Ketersediaannya masih kurang, mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa. Setiap satu orang harus dua kali disuntik vaksin. Menutup kekurangannya, pemerintah bisa melibatkan swasta untuk mendatangkan vaksin siap pakai dari berbagai negara lain, yang tentunya sudah lulus uji BPOM. Selain ketersediaan vaksin, tahapan program vaksinasi massal juga perlu dipersiapkan dari sekarang. Dari mulai ketersediaan alat suntik, tenaga kesehatan, hingga sarana dan prasarana seperi tempat penyimpanan vaksin, tak boleh ada yang kekurangan. Jangan sampai vaksinnya tersedia, pelaksanaan vaksinasinya malah kacau. Karena itulah, swasta perlu dilibatkan sebagai wujud gotongroyong melawan Covid-19," pungkas Bamsoet. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
0 Comments