Rabu, 09/09/2020 11:03 WIB
DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Anggaran untuk BPJS PBI Dinaikkan
Kartu BPJS Kesehatan (Kompas.TV)
BEKASI, DAKTA.COM - Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi mendorong kenaikan anggaran untuk BPJS kesehatan kategori PBI (penerima bantuan iuran) menyusul adanya pandemi Covid-19.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi, S.Pd.I menyampaikan pada periode tahun 2020 ini pihaknya menganggarkan sebesar Rp20 miliar untuk mencukupi kebutuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak mampu.
"Angka itu untuk meng-cover masyarakat Kabupaten Bekasi yang dia tidak masuk di dalam kepesertaan BPJS Mandiri maupun BPJS yang dibayarkan oleh lembaga pemberi kerja, dengan harapan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak mendapatkan akses kesehatan dengan alasan tidak punya biaya," jelasnya dalam Dialog Swara Bekasi bersama Radio Dakta melalui Zoom, Rabu (9/9).
Dialog Swara Bekasi bersama Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi melalui Zoom
Ia mengaku berdasarkan evaluasi pihaknya, angka Rp20 miliar itu ternyata belum bisa membayarkan iuran secara maksimal masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak mampu.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan lagi pada tahun 2021 agar angka tersebut bisa terus ditingkatkan. Sebab program ini bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
"Terus kita dorong ada kenaikan anggaran karena tren laju pertumbuhan penduduk pun meningkat, ditambah ancaman resesi akibat Covid-19, kita akan melakukan penyesuaian anggaran bersumber APBD agar bisa memenuhi anggaran yang diusulkan," jelasnya.
Hal itu, lanjutnya, sebagaimana yang ditargetkan agar 100% masyarakat Kabupaten Bekasi terpenuhi kebutuhan akan akses kesehatannya secara menyeluruh melalui BPJS PBI ini.
Ia menjelaskan, BPJS PBI diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sehingga premi perbulannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pada tahun anggaran 2019 itu jumlah peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sekitar 478 ribu warga. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 526 ribuan peserta yang setiap bulan iuran BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah daerah dan anggarannya sekitar Rp159 miliar," paparnya.
Sementara itu, ia menambahkan, tupoksi Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersentuhan langsung dengan masyarakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.
"Kami bermitra dengan 11 stakeholder tiga di antaranya merupakan hajat hidup orang banyak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketenagakerjaan," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Di Akhir Tahun 2024, BBWM Serahkan Rumah Layak Huni untuk Mak Sarmah
- BBWM Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Rob di Utara Bekasi
- Media Gathering Pemkab Bekasi di Garut: Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan
- FajarPaper Perkuat Komitmen Keberlanjutan Lewat Program Ekonomi Sirkular di Kabupaten Bekasi
- Peringati Hari Pahlawan, LAZ Al-Kahfi Peduli Berikan Bantuan kepada Veteran dan Penghafal Al-Qur'an
- NikahXpress Akan Hadir di Pollux Mall Cikarang, Tawarkan Pernikahan Sah dan Instan
- Kolaborasi Pemkab Bekasi dan Lippo Cikarang (LPCK) Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
- PT Bina Bangun Wibawa Mukti Resmikan Fasilitas Generator Oksigen Medis di Babelan
- Lippo Cikarang Cosmopolis Resmikan Masjid Kedua, Wujudkan Komitmen Penyediaan Fasilitas Ibadah untuk Masyarakat
- Korean Cultural Association Cikarang Diresmikan di Distrik 1 Cikarang
- EdgeConnex Perluas Pusat Data di Lippo Cikarang Cosmopolis, Dukung Kebutuhan Cloud dan AI bagi Ekonomi Digital Indonesia
- FajarPaper Dukung Kebersihan Lingkungan Cikarang Barat dengan Bantuan Tempat Sampah dan Giat Bersih Kali
- Hariyanto Arbi Buka Gerai Kedua Flypower di Pollux Mall Cikarang
- Munaslub I IKAPEKSI Momentum Pembenahan Organisasi yang Lebih Solid
- Wakili Indonesia, Dua Tukang Bangunan Asal Demak Ikut Sika Tiler Competition 2024 di China
0 Comments