Komisi IX Dorong Pemerintah Cegah PHK Massal
JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yg mencegah terjadinya PHK massal.
"Pemerintah diminta bukan hanya melarang perusahaan untuk tidak mem-PHK tenaga kerjanya. Ambil contoh pemerintah untuk sementara tidak menarik pajak tertentu kepada perusahaan demi efisiensi pengeluaran, kemudian sektor perbankan juga dapat memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah agar bagaimana ekonomi kita nggak mati," ujarnya.
Terkait dgn aksi buruh yg berlangsung pada hari ini, Dede berpendapat tuntutan buruh tidak pernah berubah,
"Sebenarnya jika kita cermati tuntutan buruh dari dulu ya itu-itu saja, namun saat ini kan semakin diperkeruh dgn terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar sehingga berimbas pada turunnya produksi industri," ungkapnya.
Pada hari ini sekitar 50 ribu melakukan aksi unjuk rasa yg terpusat di bundaran patung kuda dan depan istana merdeka.
Satu hal yg disoroti para aliansi buruh adalah mengenai isu adanya gelombang PHK massal sbg imbas dari anjloknya nilai tukar rupiah dan melambatnya perekonomian nasional. Selain itu mereka juga menyoroti eksodus tenaga kerja asing yg semakin mengancam para buruh Indonesia, terlebih saat berlakunya MEA pada akhir tahun ini.
Reporter | : | |
Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments