Komisi IX Dorong Pemerintah Cegah PHK Massal
JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yg mencegah terjadinya PHK massal.
"Pemerintah diminta bukan hanya melarang perusahaan untuk tidak mem-PHK tenaga kerjanya. Ambil contoh pemerintah untuk sementara tidak menarik pajak tertentu kepada perusahaan demi efisiensi pengeluaran, kemudian sektor perbankan juga dapat memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah agar bagaimana ekonomi kita nggak mati," ujarnya.
Terkait dgn aksi buruh yg berlangsung pada hari ini, Dede berpendapat tuntutan buruh tidak pernah berubah,
"Sebenarnya jika kita cermati tuntutan buruh dari dulu ya itu-itu saja, namun saat ini kan semakin diperkeruh dgn terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar sehingga berimbas pada turunnya produksi industri," ungkapnya.
Pada hari ini sekitar 50 ribu melakukan aksi unjuk rasa yg terpusat di bundaran patung kuda dan depan istana merdeka.
Satu hal yg disoroti para aliansi buruh adalah mengenai isu adanya gelombang PHK massal sbg imbas dari anjloknya nilai tukar rupiah dan melambatnya perekonomian nasional. Selain itu mereka juga menyoroti eksodus tenaga kerja asing yg semakin mengancam para buruh Indonesia, terlebih saat berlakunya MEA pada akhir tahun ini.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
0 Comments