Jum'at, 26/06/2020 13:41 WIB
PKS Tolak Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg
Tabung gas 3 kg (istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, menolak rencana Pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat.
Pasalnya, menurut Mulyanto, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah.
Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait covid secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia.
Mulyanto meminta harusnya pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung.
"Dalam penyaluran bansos Covid kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Jumat (26/6).
Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.
Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.
"Secara teoritis transformasi model subsidi dari 'komoditas' ke 'orang' memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dll," imbuh Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana ini ke publik, karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu ini dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar.
"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yg terakhir ini," tandas legislator dari daerah pemilihan Banten III ini. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
- CSG Pererat Kolaborasi dengan Perbankan, Berikan Kemudahan Kepemilikan Hunian
- XYZ Livin dan Cendana Spark North Dorong LPCK Capai Pra Penjualan Rp741 Miliar di Semester I/2024
- KPP Pratama Bekasi Utara Gelar DBS Litbatkan Kelompok Rentan
- SMB Kembali Hadirkan Pasar Senggol dengan Ragam Kuliner ala Pantai
0 Comments