Ahad, 21/06/2020 10:21 WIB
PKS Minta Pemerintah Beri Solusi Pekerja Migran Terdampak Covid-19
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memikirkan nasib para pekerja migran yang pulang sebagai imbas pandemi Covid-19.
Hal itu menyusul pernyataan dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, sebanyak 144.327 pekerja migran telah kembali ke Indonesia. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 103 ribu diantaranya telah berada ke kampung halamannya masing-masing.
"Pemerintah harus memiliki solusi untuk pekerja migran yang terpaksa pulang. Sebagian besar dari mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Jika mereka tidak bekerja, maka pasti berdampak pada ekonomi keluarganya," terang Netty usai menjadi narasumber dalam Webinar FSLDK Indonesia, Sabtu, 20/6.
Netty mengkhawatirkan, kondisi ini akan menurunkan tingkat belanja dan konsumsi masyarakat yang akan menyumbang pada makin terpuruknya angka pertumbuhan ekonomi.
"Harus ada upaya terobosan penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika tidak, maka angka pengangguran semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di daerah. Di dapil saya, Cirebon dan Indramayu, kondisi ini menjadi keluhan dari para pejabat dinas tenaga kerja," kata Netty.
Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, selama periode Januari-April sudah ada sebanyak 5.491 orang pekerja migran yang pulang, angka tersebut diprediksi akan terus bertambah.
"Pemerintah juga harus memperluas perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran. Info yang saya terima, tidak sedikit mereka yang pulang dalam keadaan positif Covid-19. Apakah perangkat kesehatan di daerah sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut?" tanya Netty.
Netty juga menyoal pentingnya pemerintah membuat kebijakan fundamental yg memperkuat regulasi perlindungan hak pekerja, akselarasi investasi serta pemulihan industri dan perdagangan.
"Ratusan ribu pekerja migran kita dipulangkan dan lainnya mengalami PHK atau dirumahkan, tentu tidak masuk akal jika Indonesia malah menerima masuknya sejumlah tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor yang bisa ditangani oleh anak negeri. Di mana letak nasionalisme dan pembelaan kita pada keadilan sosial?" ujar Netty retoris.
Ia juga mengkritisi penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang belum mencapai target seratus persen. Ia meminta agar hal ini segera dikebut dan tidak ada lagi data penerima yang kacau.
"Jangan sampai ada keluarga yang seharusnya menerima bansos malah terlewatkan. Para keluarga pekerja migran tersebut perlu juga diperhatikan. Pada saat ini, bansos merupakan salah satu harapan masyarakat untuk tetap bertahan hidup. Kita sudah banyak kehilangan nyawa karena Covid-19, tidak boleh ada kasus orang meninggal karena kelaparan. Ini tanggung jawab negara dan masyarakat dunia-akhirat secara bersama-sama," tandas Netty. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
0 Comments