Jum'at, 19/06/2020 10:38 WIB
Polemik RUU HIP, Aspeksindo Desak DPR Sahkan RUU Daerah Kepulauan
Pos penjagaan Pulau G Reklamasi Teluk Jakarta. tirto.id/Arimacs Wilander.
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Andi Fajar Asti mempertanyakan urgensi DPR RI membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Memanasnya pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di kalangan masyarakat menunjukkan DPR Buta Hati. Mengapa DPR begitu ngotot melakukan pembahasan RUU HIP ? padahal masih banyak RUU yang lebih penting dan masuk prolegnas 2020," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/6).
Ia menyebut, seperti RUU Daerah Kepulauan yang jelas-jelas sangat mendesak untuk disahkan agar ada jaminan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir tetapi tak kunjung disahkan.
Apalagi, katanya, dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir.
"Keseriusan negara menjaga kedaulatan daerah kepulauan dan pesisir adalah langkah yang sangat pancasilais. Bukankah negara pancasila adalah negara yang menjaga kekuatan persatuan bangsa dari pulau-pulau. Bukankah Negara pancasila adalah negara yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang ada di kepulalan dan pesisir," jelasnya.
Ia menekankan, Negara harus mewujudkan masyarakat kepulauan dan pesisir mendapatkan haknya menjadi daerah yang maju sejahtera dari berbagai sektor yang selama ini masih sangat jauh ketinggalan. Misalnya pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.
"Dengan ini, kami mendesak DPR dan pemerintah membuka hati dan akal untuk menghentikan polemik RUU lainnya dan segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU," pungkasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments