Jum'at, 12/06/2020 15:07 WIB
Bamsoet Minta PLN Transparan Soal Lonjakan Tagihan Listrik
Ketua MPR RI, Bamsoet (foto: Liputan6.com)
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta PT PLN (Persero) transparan dalam memberikan data tagihan listrik para pelanggannya yang mengeluhkan adanya lonjakan tagihan tarif listrik.
Ia menyatakan, PLN tidak bisa merespons keluhan masyarakat hanya dengan bantahan, yakni tidak terjadi kenaikan tarif listrik di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).
"Mendorong PT PLN untuk transparan dalam memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan," kata Bamsoet dalam keterangannya yang diterima, Jumat (12/6).
Ia meminta agar PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya.
Politikus Partai Golkar itu menekankan agar PLN dan Kementerian ESDM harus segera memberikan penjelasan dan solusi yang konkret bagi masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik secara tiba-tiba di tengah aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan dari rumah saat ini.
Bamsoet juga mendesak agar pemerintah melakukan proses investigasi bersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Investigasi perlu dilakukan untuk menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait tagihan listrik yang dianggap masyarakat tidak wajar," ujarnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments