Jum'at, 29/05/2020 18:16 WIB
Pemprov DKI Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Penanganan Covid-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan relokasi anggaran belanjanya. Langkah tersebut sebagai upaya Pemprov untuk mendukung ketersediaan anggaran penanganan Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan salah satu alokasi belanja Pemprov yang mengalami relokasi, yakni anggaran belanja pegawai. Pihaknya merelokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp4,3 triliun untuk penanganan Covid-19.
Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total tunjangan kinerja daerah (TKD) sejak April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.
"Dimana TKD ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," kata Anies dalam keterangannya, Jumat (29/5).
Ia menyampaikan, dalam pembahasan saat itu, sempat ada usulan agar bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.
"Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Karena akan ada pemangkasan anggaran di semua sektor.
"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi ini semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," jelasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments