Sabtu, 16/05/2020 10:54 WIB
Netty Tagih Janji Presiden Kebut Tes Corona di Indonesia
Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani
CIREBON, DAKTA.COM - Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, 13 April 2020 lalu.
Sebulan lebih sudah target itu disampaikan oleh Presiden, namun hingga kini jumlah 10 ribu tes perhari belum juga tercapai. Rendahnya capaian target test Covid-19 ini dikiritik oleh Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani. "Tes Covid negara kita sangat rendah, bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga," kata Netty, usai melakukan kunjungan dan memberikan bantuan pada warga terdampak Covid-19 di Desa Galagamba, Ciwaringin, Cirebon (15/05/2020).
Menurut Netty seharusnya tes Covid-19 ini bisa segera dikebut, karena pemerintah sudah memiliki alat-alatnya.
"Bukankah pemerintah telah mendatangkan 400 ribu reagen dari luar negeri. Dulu pemerintah beralasan ketidaktersediaan reagen adalah penyebab rendahnya pengetesan. Sekarang kan sudah punya, lantas apa kendalanya?" tanya Netty.
Sebagaimana diketahui, reagen merupakan bahan kimia untuk memproses sampel sebelum masuk mesin real time polymerase reaction chain (RT-PCR).
Oleh sebab itu, Netty mengaku prihatin dengan kondisi ini, apalagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim bahwa Kurva Covid-19 di Indonesia mulai melambat.
"Rasio test Covid-19 kita sangat rendah, padahal test ini menjadi salah satu indikator dalam kurva epidemi terkait dengan kasus baru. Para ahli juga mengatakan jumlah orang yang diperiksa akan menentukan seberapa besar derajat kepercayaan terhadap kurva epidemi tersebut," tambahnya.
Pernyataan Netty ini masuk akal mengingat rendahnya rasio tes Covid-19 di Indonesia. Rasio pemeriksaan di Indonesia adalah 0,4 orang per 1.000 penduduk. Sementara negara tetangga seperti Malaysia memiliki rasio 7 orang per 1.000 penduduk dan Vietnam tercatat 2,7 orang per 1.000 penduduk.
"Jadi sekarang kita harus menagih janji Presiden yang katanya mau mengebut tes Corona. Lakukan secara masif dan benar di tempat-tempat publik dan fasilitas layanan kesehatan. Buat masyarakat mudah mengakses. Jangan sampai orang datang untuk melakukan test, tapi alat dan bahannya tidak ada. Padahal mereka membutuhkan itu sebagai syarat melakukan perjalanan, misalnya. Makanya wajar saja kalau kemudian terjadi kasus jual beli surat keterangan bebas Covid-19 secara daring," ujarnya.
"Jadi bagaimana bisa berdamai dengan Corona jika upaya yang dilakukan masih minimalis. Tidak ada damai dengan Corona kalau kita tidak melawannya hingga Indonesia menang... " tutup Netty.**
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments