Senin, 04/05/2020 11:30 WIB
Bappenas Cetuskan Sistem Kerja Integrated Digital Work
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
JAKARTA, DAKTA.COM - Bekerja dari rumah dan bisa dimana saja pasti melekat pada sistem kerja media kreatif atau startup digital. Sektor bisnis mereka lebih dinamis, sangat fleksibel, dan menggunakan akses digital. Nyatanya, para pekerja yang bisa bekerja dimana saja, kapan saja, akan membuat mereka lebih berkembang. Bayangkan jika mereka harus terkurung dalam bilik ruangan kantor yang itu-itu saja, pasti akan terasa ‘mumet’, ide tidak bisa mengalir.
Bagi generasi milenial yang menjunjung tinggi kebebasan, tentunya lebih tertarik dengan sistem bekerja dimana saja. Toh, semua data sudah disimpan secara digital, sehingga siapa saja bisa mengaksesnya tanpa perlu harus datang ke kantor.
Sistem ini mulai dilirik oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dimana mulai banyak kaum milenial yang menghuni disana. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PPN/Bappenas pun mencetuskan sistem kerja Integrated Digital Work (IDW) dan juga Flexi Work.
Sebenarnya apa sih yang sedang diterapkan oleh Bappenas? Para ASN Bappenas akan ngantor dimulai dengan mengakses flexiwork.bappenas.go.id, absen clock-in, mengerjakan serangkaian rapat virtual, berkoordinasi dengan atasan dan rekan kerja melalui pesan aplikasi, bahkan bisa mengunggah hasil pekerjaan melalui aplikasi Cloud.
Dari namanya yang menggunakan kata digital, Bappenas tengah mengajak ASN-nya untuk melek teknologi. IDW adalah sarana atau fasilitas virtual untuk memantau progres kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan program pembangunan nasional terintegrasi, sementara fleksi work mengacu pada bekerja secara fleksibel baik dari segi waktu dan tempat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa ingin membuat gebrakan baru bagi ASN di lingkungan kerjanya, bahwa definisi ‘ngantor’ seakan tak bisa dipisahkan dengan ‘online’.
IDW dan fleksiwork melambangkan kondisi dunia saat ini yang memasuki era komunikasi tanpa batas. Seperti pengabdian para ASN yang seharusnya tanpa batas.
"Bappenas sudah menjalankannya sistem ini sejak tahun lalu. Hasilnya produk perencanaan pembangunan semakin berkualitas karena kerja sama yang semakin kuat antara para perencana. Sharing knowledge pun menjadi lebih mudah. Sudah ada 64 ribu aktivitas dan 1000 lebih assignments yang juga sudah diselesaikan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas setelah menerapkan sistem IDW dan Flexi Work," katanya dalam keterangannya yang diterima, Senin (4/5).
Menteri Suharso menjelaskan bahwa penerapan kerja dari luar kantor ini merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk selalu menciptakan inovasi yang di kemudian hari dapat menjadi percontohan bagi seluruh kementerian/lembaga di Indonesia.
Wabah Covid-19 yang melanda negara Indonesia tentunya telah mengubah sistem bekerja hampir di semua sektor usaha. Seperti anjuran presiden untuk physical distancing dan social distancing, maka hampir semua perusahaan di Jakarta menerapkan Work From Home (WFH).
Bagi Kementerian PPN/Bappenas tentunya istilah WFH akan sangat terelasi dengan fleksi work yang sudah lebih dulu diterapkan di sana. Bedanya jika dulu hanya beberapa kedeputian saja yang menerapkan sistem ini, kini hampir merata ke semua kedeputian.
"Sudah dapat dipastikan setelah wabah ini berlalu, sistem kerja baik di Kementerian PPN/Bappenas ataupun di kementerian/lembaga lain pasti akan mengalami perubahan. Tentunya, semua semua sistem akan semakin canggih dan kreativitas sumber daya manusianya akan menjadi lebih kreatif," jelasnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments