Senin, 13/04/2020 15:57 WIB
Kementerian Pertanian Harus Diperkuat Cegah Krisis Pangan Imbas Covid-19
Ilustrasi pangan
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satunya dengan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp3,6 triliun, perlu ditinjau kembali. Mengingat beban berat yang akan dihadapi Kementerian Pertanian untuk mewaspadai ketersediaan pangan sebagai salah satu ekses pandemi Covid-19.
"Food and Agriculture Organization (FAO/Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi Covid-19 bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam hal ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam. Hal ini lantaran terganggunya aktivitas tenaga kerja dan rantai pasokan. FAO memprediksi jika berbagai negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni mendatang. Tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi dunia kembali normal," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (13/4/20).
Ia menambahkan, selain mengantisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah juga perlu mendukung penguatan peran Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang berada di garis depan menjaga rantai pasokan pangan nasional. Jangan sampai ketika berhasil keluar dari krisis kesehatan pandemi Covid-19, Indonesia justru malah memasuki krisis baru berupa krisis pangan.
"Vietnam dan Thailand sebagai dua negara pemasok komoditi beras di Asia Tenggara, sudah mulai menangguhkan ekspornya. Begitupun Rusia yang menahan ekspor gandum. Mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Tak menutup negara lain yang selama ini memiliki keunggulan di komoditas pangan akan turut melakukan hal serupa," tandas Bamsoet.
Atas dasar itu, ia meminta Kementerian Pertanian justru diperkuat. Sehingga bisa mendorong para petani dan industri pangan lebih bergeliat. Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa sudah waktunya Indonesia berdaulat di bidang pangan. Tidak terus mengandalkan impor dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.
"Terlalu beresiko bagi bangsa dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Kejadian pandemi Covid-19 menjadi tantangan Kementerian Pertanian untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," pungkas Bamsoet. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments