JAKARTA_DAKTACOM:  Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fikri Faqih menyatakan bahwa Indonesia masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental terkait kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.

Demikian disampaikan Fikri selepas membacakan Pandangan FPKS DPR RI terhadap keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) tahun anggaran 2016 beserta nota keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

“Jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi 27,7 juta jiwa, yang jobless 7,45 juta jiwa, dan gini rasio telah mencapai 0,41,” kata Fikri. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, angka-angka tersebut bukanlah sekedar deretan angka statistik tanpa makna, tetapi wujud penderitaan dan kepedihan hidup yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga menyebut kondisi perekonomian nasional sedang berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli rakyat tergerus, dan angka pengangguran berpotensi meningkat akibat terpuruknya dunia usaha. Rupiah sudah menyentuh angka Rp. 13.800 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot melewati 4.500. "Pertumbuhan ekonomi semester pertama 2015 hanya mencapai 4,69 persen, jauh dari target pertumbuhan dalam APBNP 2015 sebesar 5,7 persen merupakan peringatan keras bagi Pemerintah," kata Fikri.

Anggota DPR asal daerah pemiihan (dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Tegal dan Brebes ini mengkhawatirkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri, khususnya dalam kualitas daya saing.

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia tertinggal cukup jauh dibanding beberapa negara sekawasan. Beberapa studi terkait dengan daya saing, produk, infrastruktur, dan pembangunan manusia telah menunjukkan ketertinggalan. Tanpa daya saing yang kuat, Indonesia hanya akan menjadi pasar raksasa yang tidak berdaulat.

"Untuk itu Fraksi PKS memandang bahwa Indikator Kesejahteraan dan Indikator Daya Saing, yang mencakup target penutunan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing, harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan RAPBN 2016," kata Fikri.