DAKTA.COM - Oleh: Dhany Wahab Habieby, Praktisi Komunikasi

Sebelum virus corona merebak di Indonesia. seringkali kita mendengar pernyataan dari para pejabat negara yang terkesan meremehkan. Melalui media massa kita ikuti pemberitaan seputar corona dan terlihat kepercayaan diri yang sangat besar dari pemerintah jika Indonesia terbebas dari serbuan virus yang pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, China.

Sekadar menyebut contoh pernyataan Menkes Terawan yang menyebut flu lebih berbahaya daripada virus Corona. Pasalnya, angka kematian flu lebih tinggi daripada virus Corona. Pernyataan Terawan tersebut langsung menjadi sorotan. Publik menilai Terawan terlalu asal dalam berbicara. (Suara.com. 2/3/2020).

Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan pemerintah Indonesia tak menyembunyikan informasi tentang virus corona. Mahfud menyebut, apa yang disampaikan di media sosial belakangan ini tentang pemerintah yang menyembunyikan fakta Covid-19 adalah tidak benar. Mahfud menilai, ada orang yang sengaja membuat isu terkait virus corona di Indonesia. Mahfud memastikan hingga saat ini Indonesia masih nol virus corona. (Liputan6.com, 1/3/2020).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat berkelakar mengenai virus corona ketika menyampaikan pidato ilmiah di acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta sekitar pertengahan Februari 2020 lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan tidak ditemukannya kasus orang terjangkit virus corona di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing.

Di saat negara lain sudah merespon peringatan WHO mengenai kemungkinan datangnya pandemi virus corona, Indonesia tampaknya masih percaya diri akan tetap imun. Sejumlah media di Indonesia melaporkan jika Pemerintahan Joko Widodo tampaknya lebih menaruh perhatian pada upaya "memerangi hoaks" yang banyak beredar di media sosial pada awal-awal merebaknya virus ini.

Kini, hampir sebulan virus corona menghantui Tanah Air, terhitung sejak Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi warganya positif corona pada 2 Maret 2020. Sudah banyak korban meninggal akibat Covid-19, data www.covid19.go.id pada 31 Maret 2020 menyebutkan sebanyak 1.528 kasus positif corona, korban meninggal 136 orang, pasien yang dirawat 1.311 orang dan yang berhasil sembuh 81 orang.

Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi pernyataan dan sikap pemerintah sehingga sebelumnya terkesan masa bodoh dengan ancaman virus corona yang menyebar ke lebih 150 negara di berbagai benua. Adakah para pejabat negara tidak berpikir bahwa pernyataan yang terkesan meremehkan bahaya corona adalah cerminan krisis komunikasi publik yang justru akan meruntuhkan reputasi dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Menurut Coombs (2007), krisis komunikasi didefinisikan sebagai “the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes.” Dari definisi tersebut, ada beberapa aspek yang mendasari krisis komunikasi, di antaranya adalah persepsi publik, kejadian yang tidak terprediksi, dan ancaman terhadap organisasi.

Geger tentang virus corona yang muncul di Wuhan sudah ramai diberitakan media massa sejak Desember 2019. Masyarakat secara perlahan mendapati beragam informasi tentang corona selain melalui media mainstream, juga lewat viral media sosial yang secara terus menerus bersileweran.

Banyak tayangan dan gambar yang menunjukkan sejumlah kota seperti tak berpenghuni karena dilockdown oleh pemerintah setempat. Korban meninggal berjatuhan dan rumah sakit tidak mampu menampung para pasien yang memerlukan perawatan karena virus corona.

Sepanjang bulan Januari – Februari 2020 sejatinya kecemasan dan kekhawatiran muncul di tengah masyarakat, jika akhirnya virus corona melanda Indonesia. Sementara belum terlihat jelas langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Padahal sejumlah negara sudah melakukan upaya pencegahan, diantaranya yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan izin visa dan pelarangan (travel warning) untuk kegiatan umrah di wilayahnya. Hal ini menyebabkan calon jamaah umrah yang mengalami gagal melakukan keberangkatan.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi tersebut kontan menyita perhatian publik di tanah air karena berdampak langsung kepada para calon jamaah umroh yang gagal berangkat. Masyarakat tersadar, begitu berbahayanya virus corona sehingga otoritas Arab Saudi akhirnya menutup situs tersuci dalam Islam untuk jemaah umrah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia demi mencegah penyebaran lebih luas virus tersebut.

Namun anehnya di Tanah Air, publik justru disuguhi beragam pernyataan dari para pejabat negara yang terkesan sembrono dan kurang simpatik. Alih-alih mempersiapkan diri untuk melakukan upaya pencegahan dengan belajar dari negara lain yang terlebih dahulu dilanda virus corona. Pemerintah justru lebih sibuk menggenjot sektor pariwista dengan melakukan upaya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya.

Pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk influencer. Dana itu merupakan bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor pariwisata demi menangkal dampak 'infeksi” corona terhadap ekonomi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana itu akan digelontorkan Maret 2020. Selain untuk influencer, demi meredam dampak virus corona pemerintah juga menganggarkan dana Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar. (CNNIndonesia.com. 25/2/2020).

Sekarang ketika korban terus berjatuhan, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan virus corona seringkali menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Publik yang semestinya mendapat perlindungan dan ketenangan dalam menghadapi wabah corona, justru dicekoki dengan silang sengketa pernyataan yang malah membingungkan. Tampak jelas adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga kenyataan yang dirasakan tidak sejalan dengan kebijakan yang diumumkan.

Dalam kontek komunikasi publik, jika ancaman virus corona yang diprediksi akan berlangsung hingga bulan Mei 2020, tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Luhukay (2008 : 27) menunjukan cara mengemas informasi untuk publik sebagai berikut:

Pertama, Instructing Information yang berisi petunjuk atau pedoman apa yang harus dilakukan publik atau bagaimana publik, baik internal maupun ekternal bertindak dalam krisis. Dalam hal ini perbedaan tentang penggunaan kata Social Distancing dan Psycal Distancing jangan sampai membelah sikap masyarakat, darimana dan siapa yang menyerukannya, yang terpenting adalah masyarakat harus patuh dan sukarela mengikutinya agar selalu menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kedua, Adjusting Information berupa pemberian informasi yang memungkinkan publik mengatasi masalah-masalah emosionalnya. Kondisi emosi masyarakat yang sedang cemas dan khawatir dengan ancaman virus corona ditambah dengan bertambahnya korban meninggal setiap hari, harus menjadi perhatian pejabat publik dalam menyampaikan keterangan atau pernyataan kepada khalayak. Pernyataan Juru Bicara Satgas Covid-19 yang menyebutkan “orang miskin dapat menyebarkan virus corona kepada orang kaya” jelas kurang elok dan justru menciptakan kegaduhan ditengah masyarakat.

Ketiga, Internalizing Information berupa pemberian informasi yang diterima khalayak yang akhirnya membentuk penilaian publik terhadap organisasi dalam jangka panjang. Berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik yang menimbulkan kontroversi seperti yang dicontohkan di awal tulisan ini akan tercatat dalam memori masyarakat. Publik pada akhirnya akan mempunyai persepsi tersendiri tentang perhatian/sikap pemerintah terhadap rakyatnya dalam mengatasi ancaman virus corona.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat publik terkait virus corona harus dilakukan dengan self control communication yang baik sehingga tidak menjadi bumerang. Seandainya apa yang dirasakan masyarakat tidak seindah dengan yang dikatakan pejabat di media massa, publik bisa memakluminya jika disampaikan dengan penuh empati dan hospitality.

Ketersedian sarana dan prasarana kesehatan, kesiap siagaan tenaga medis, alat pelindung diri (APD), kebijakan relaksasi, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ketersedian bahan kebutuhan pokok agar dijelaskan dengan jujur dan terbuka. Sebab, yang sedang kita hadapi adalah perang melawan musuh bersama yang tidak kasat mata dan tidak tahu kapan akan berakhir. Jangan sampai masyarakat beranggapan pemerintah hanya sebagai pemberi harapan palsu (PHP), karena yang diucapkan tidak dapat direalisasikan.

Kita berharap pemerintah dan seluruh komkponen masyarakat dapat bergandengan tangan dan menjalin kolaborasi dengan baik untuk melawan virus corona sebagai musuh bersama. Hindari penyampaian pesan yang kontraproduktif, yang justru akan memecah belah publik dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Komunikasi publik yang baik akan menyatukan masyarakat untuk bergotong-royong dan menguatkan imunitas bangsa menghadapi serbuan pandemi virus corona. Waallahu a’lam bishawab.**