Hadiri Workshop Regional 2 KPPI, Netty Meminta Perempuan Jangan Alergi Politik
BANDUNG, DAKTA.COM - Netty Prasetiyani meminta perempuan agar jangan alergi politik. Karena kehadiran perempuan di parlemen dan terlibat dalam perumusan kebijakan publik adalah bentuk kontribusi untuk bangsa dan negara.
"Sebagai dewan pakar KPPI saya berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam program peningkatan kapasitas terus ditingkatkan agar perempuan politik semakin mumpuni dan handal dalam menjalani kiprahnya," kata Netty saat menghadiri acara pembukaan Workshop Regional 2 (Jawa, Bali, Nusra dan Kalimantan) DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Bandung (11/3).
Legislator Jawa Barat Dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini mengapresiasi dukungan yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat terhadap kegiatan perempuan politik "Ini tradisi kebaikan yang dilanjutkan dari periode sebelumnya. Kehadiran Bapak Wagub dalam acara ini semoga menjadi penanda kuatnya dukungan moril dan political will terhadap pemajuan dan perlindungan hak - hak politik perempuan," katanya.
Dalam pidato kuncinya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengharapkan perempuan politik terus membangun sinergi dengan KPPPA dan elemen lain guna mencapai target keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024.
"Setiap hari saya menerima begitu banyak persoalan perempuan dan anak yang harus diselesaikan. Tidak mungkin jika hanya dibebankan pada KPPPA. Saya berharap KPPI bisa menjadi gerakan perempuan yang memberikan solusi atas persoalan tersebut," ujarnya.
Ketua Umum DPP KPPI Dwi Septiawati Djafar mengatakan bahwa Workshop Regional 2 DPP KPPI ini diselenggarakan guna merumuskan peta jalan dan rencana aksi pencapaian 30% perempuan di parleman pada 2024. Menurutnya, pencanangan komitmen 30% perempuan sebagai anggota legislatif pada 2024 sudah dilakukan pada Rakernas DPP KPPI 2019 dengan melibatkan Kemenko PMK RI, KPPPA, Kemendagri, dan sejumlah NGO di bidang perempuan dan politik. **
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments