Selasa, 10/03/2020 15:01 WIB
Kasus Positif Corona Bertambah, Pemerintah Harus Lebih Sigap
Ilustrasi virus corona (Foto/iStockphoto)
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih sigap menangani merebaknya virus corona (Covid-19). Permintaan Netty menanggapi maklumat pemerintah terkait bertambah 13 pasien positif corona sehingga menjadi 19 kasus.
"Pengumuman ini cukup mengagetkan. Saya berempati dan turut mendoakan agar pasien segera sembuh dengan penanganan yang baik. Mari kita dukung dengan pikiran dan jiwa positif, mulai dari dukungan keluarga dan masyarakat. Prevalensi kesembuhan covid-19 di seluruh dunia jauh lebih banyak dibandingkan yang meninggal," ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (10/3).
Menurut Netty, mengutip data John Hopkins CSSE per 8 Maret 2020, jumlah kasus covid-19 tercatat 107.726 kasus terkonfirmasi di seluruh dunia, dan 3.656 kasus meninggal, serta kesembuhan tercatat 60.660 kasus.
"Pada masa reses, saya terus menyosialisasikan dan melakukan pemantauan perkembangan kasus corona terutama di Cirebon dan Indramayu. Saya sudah meninjau kesiapan RS Gunung Jati sebagai salah satu RS rujukan penanganan corona di Jawa Barat," imbuh Netty, politisi PKS dari Dapil Cirebon dan Indramayu ini.
Netty berharap mekanisme penanganan kasus Corona di Indonesia dilakukan sesuai protokol.
"Meski pemerintah telah membuat protokol pengawasan mulai dari protokol komunikasi publik, protokol kesehatan, protokol perbatasan, protokol area pendidikan, dan transportasi publik, saya tetap meminta pemerintah lebih sigap dan tegas," tambahnya.
Sebab, keterlambatan penanganan protokol komunikasi publik saja dapat berimplikasi ke banyak hal. Misalnya, masyarakat tidak mendapat informasi yang utuh tentang Covid-19 dan penanganannya. Sehingga, masyarakat terjebak berita hoaks dan panik. Terjadilah rush buying masker dan hand sanitizer.
"Seharusnya sejak awal kasus ini muncul dan pandemic dari WHO, pemerintah sudah mulai membuat protokol pencegahan. Dengan adanya kasus positif Corona, maka protokolnya menjadi penanganan atau kuratif," ucap Netty.
Netty meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberi akses informasi kepada masyarakat.
"Jangan karena ingin menjaga stabilitas dan menghindari kepanikan masyarakat, hak masyarakat untuk tahu kebenaran jadi terhalangi. Akibatnya rakyat menjadi korban hoaks dan fake news tentang covid-19," pungkasunya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments