Ahad, 08/03/2020 10:51 WIB
Pemerintah Diminta Kaji Kembali RUU Omnibus Law, Libatkan Pekerja
Omnibus Law (Ilustrasi: Shutterstock)
CIKARANG, DAKTA.COM - Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) meminta pemerintah mengkaji pembahasan RUU Omnibus Law, karena banyak berdampak pada hubungan industrialis.
Ketua ASPHRI, Yosminaldi mengatakan dalam menciptakan aturan perlu adanya keikutsertaan kepentingan di dalamnya dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha.
"Kabarnya, pekerja tidak dilibatkan, hanya pengusaha saja yang dilibatkan dalam penyusunan Omnibus Law dan terkesan tertutup, oleh karena itu wajar jika pekerja menolak, dan jangan salahkan mereka jika mereka melakukan unjuk rasa karena itu merupakan senjatanya," tegasnya di Cikarang, Ahad (8/3).
Ia berharap pemerintah mau membuka komunikasi dengan serikat pekerja dalam membahas aturan itu termasuk kalangan praktisi HR yang mengerti mengenai mengelola sumber daya di perusahaan.
Yos menambahkan, untuk kedepannya dibutuhkan musyawarah dalam menghasilkan aturan, apalagi sudah ada nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan industrial Pancasila sehingga hal itu harus dibangkitkan kembali. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Pasangan Heri - Sholihin Komitmen Bangun Perubahan Untuk Kota Bekasi
- Setia Prabowo: Bersyukur Jika Romo Syafi’i Terpilih di Kabinet Zaken Prabowo
- Pasangan Heri - Sholihin Deklarasi Maju Pilkada Bekasi, Ini Janjinya
- Din Syamsuddin Rencanakan Aksi Besar dengan Dukungan TNI untuk Bela Palestina
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
0 Comments