BEKASI, DAKTA.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mendorong media massa agar cerdas memberikan suguhan informasi kepada masyarakat.
Begitu pula dengan masyarakat agar cerdas bermedia dengan memilah-milah informasi dan tayangan yang mengandung unsur edukasi dan bermanfaat.
"Media Cerdas dan Cerdas Bermedia itu maknanya adalah media harus memberikan informasi, hiburan, dan edukasi secara cerdas kepada masyarakat. Masyarakat juga harus cerdas memilih tayangan karena saat ini banyak informasi seliweran yang berdampak negatif," jelas Ketua KPID Jawa Barat, Dedeh Fardiah dalam Bincang Publik di Radio Dakta, Sabtu (7/3).
Apalagi saat ini perkembangan dan penyebaran informasi di media sosial sudah tidak bisa terbendung. Oleh karenanya, peran orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak harus diperketat.
"Kalau dulu menonton televisi bisa diawasi, tapi sekarang anak-anak nonton di gadget dalam genggamannya, jadi sulit untuk diawasi, itulah peran orang tua," terangnya.
Menurutnya, memang menjadi tugas KPID dalam mengawasi siaran di media mainstream agar menyuguhkan tayangan yang mengandung edukasi bagi masyarakat.
"Tetapi masyarakat juga harus kritis terhadap tayangan yang misalnya mengandung kekerasan dan pelanggaran norma kesopanan yang berdampak pada psikologi anak atau remaja," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika ada tayangan di televisi maupun radio yang mengandung pelanggaran ke KPID.
Talkshow bersama Ketua KPID Jabar, Dedeh Fardiah dan Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi, Ani Rukmini
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyampaikan bahwa sesungguhnya peran media adalah untuk tegaknya ketahanan nasional yang akan berdampak lebih pada ketahanan keluarga.
"Tapi di era saat ini kebohongan sudah dijadikan rasionalisasi, sehingga dianggap kebenaran. Jadi peran media yang cerdas harus membuat masyarakat jadi lebih cerdas," tuturnya.
Ia menekankan, jangan sampai media dipenuhi dengan sarat kepentingan yang justru memberikan tayangan yang mengandung kebohongan.
"Memang pemilik media saat ini sarat kepentingan, tapi yang paling penting ia harus mempersatukan dan membuat masyarakat lebih cerdas bukan hanya sekadar untuk kepentingan bisnis atau politik," tegasnya. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments