JAKARTA_DAKTACOM:  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, dalam momentum Hari Proklamasi Republik Indonesia (RI) yang ke-70 tahun ini, Pemerintah harus lebih bekerja keras, cerdas, dan terarah untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

"Kita semua ingin Indonesia kembali berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera seperti imajinasi para pendiri republik dan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi," kata Jazuli, di Jakarta, Senin (17/8). Karenanya, tambah Jazuli, Fraksi PKS mengajak semua pihak khususnya Pemerintah sebagai nakhoda RI untuk berefleksi "Sudahkah kita merdeka dalam arti sebenarnya?".

"Bung Karno pernah berkata setiap bangsa sejatinya punya kepribadian sendiri. Pendiri republik pun telah mencanangkan kepribadian kita dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Masihkah kita menjadikannya pedoman kehidupan berbangsa?," tambah Jazuli.

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 kemerdekaan RI kali ini, kata Jazuli, terasa lebih spesial karena seiring dengan itu hadir Pemerintahan Baru. Namun, Jazuli mempertanyakan apakah pemerintahan baru membawa harapan baru atau tidak. Selain itu, apakah jargon nawacita, trisakti, revolusi mental sebagaimana didengungkan oleh Bung Karno dahulu terasa makna dan realisasinya dalam kebijakan nyata di tangan pemerintahan baru ini. 

"Atau ia hanya sekedar jargon tapi miskin praktek?," ujar Jazuli.

Realitasnya, dalam pandangan Fraksi PKS, lanjut Jazuli, sejumlah kebijakan pemerintah justru menjauhi idealita jargon tersebut, mulai dari penaikan harga akibat dicabutnya atau dihapusnya sejumlah subsidi rakyat (BBM, TDL), kebijakan importasi, penjualan aset, hutang luar negeri yang bertambah, dan lain-lain. 

Karena itu, politisi PKS asal Banten itu meminta, agar Pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang menyulitkan ekonomi rakyat dan fokus pada kebijakan yang prorakyat berbasis kemandirian dan kadaulatan dalam negeri.

Meski begitu, beberapa program pemerintah disambut positif Fraksi PKS, yaitu membangun dari pinggiran (daerah-daerah dan desa-desa), pengarusutamaan pembangunan maritim melalui poros maritim, dan reforma agraria.

"FPKS DPR akan berlaku objektif. Selama program atau kebijakan pemrintah prorakyat, Fraksi PKS akan menjadi yang pertama mendukungnya, tapi sebaliknya jika menyengsarakan rakyat Fraksi PKS terdepan dalam mengkritik dan menghadangnya," pungkas anggota DPR RI yang duduk di Komisi III itu.