Kamis, 20/02/2020 08:57 WIB
KPKNL Optimis Raih WBBM Tahun Ini
KPKNL Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Teguh Kuncoro, optimis memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2020 ini.
Pencapaian WBBM, menurut Teguh adalah prestasi tertinggi yang diperoleh instansi vertikal setelah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"KPKNL Bekasi tahun 2018 mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penghargaan tersebut di dapat dari Kementerian Pendayahunaan Aparatur Sipil Negara untuk tingkat Nasional. Setelah ini, tahapan berikutnya untuk naik kelas adalah mengikuti seleksi WBBM," ungkap Teguh saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).
Optimisme memperoleh WBBM, dikatakan Teguh, karena instansi tempatnya bekerja adalah kantor birokrasi vertikal pertama yang merengkuh penghargaan WBK mengungguli Kantor Polres Metro Bekasi Kota, Pengadilan Negeri Bekasi, Imigrasi, dan Kantor Pajak Pratama Bekasi.
"Di lingkup Bekasi yang pertama dapat WBK itu baru sedikit, yakni KPKNL Kota Bekasi, menyusul tahun 2019 itu ada Polres Metro Bekasi Kota, Pengadilan Negeri Kota Bekasi," katanya.
Teguh mengatakan, pada saat instansi lain mengikuti seleksi WBK pada Tahun 2019, pihaknya sudah mengikuti tahapan WBBM. Dengan begitu, KPKNL disebutnya sebagai instansi pelayanan yang memiliki predikat bebas korupsi pertama.
Untuk memperoleh WBBM sendiri, Teguh mengaku banyak poin yang dijadikan dasar penilaian. Sehingga, pada Tahun 2019, pihaknya belum berhasil meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Barometernya itu banyak sekali, di perhitungan nilai totalnya, kita masih belum memenuhi WBBM tahun 2019 lalu. Sehingga pada 2020, arahan dari pusat kita diikutkan lagi untuk WBBM," terangnya.
Sementara, mengenai indikator penilaian WBBM, Teguh mengatakan banyak barometernya, salah satunya adalah inovasi-inovasi, orientasi pengguna layanan, dan lainnya.
"Jadi enggak cuma bebas dari korupsi, tapi juga kepuasan pengguna layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersingkat birokrasi, perbaikan SOP, fasilitas kantor harus memadai yang semua sudah harus terdigitalisasi," papar Teguh.
Ia mencontohkan, seperti permohonan lelang semua sudah melalui aplikasi online, jadi stekholder lelang tidak harus datang ke lokasi dan banyak membuang waktu, peminat lelang dari jauh pun bisa.
"Intinya, semua pencanangan ada barometernya. Tidak hanya itu, pengawasan di Internal kita juga harus kuat. Jadi semua keluhan, semua aduan, harus segera ditindaklanjuti," pungkasnya. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments