Selasa, 18/02/2020 15:14 WIB
KPAI : Pelanggaran Hak Anak 2019 Turun
Konpres KPAI mengenai data pengaduan pelanggaran terhadap hak anak pada tahun 2019
JAKARTA, DAKTA.COM - KPAI merilis data pengaduan pelanggaran terhadap hak anak pada tahun 2019 lebih menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua KPAI Susanto yang memaparkan bahwa sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 4369 kasus pelanggaran yang mereka terima, dimana hal ini lebih menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4885 kasus.
"Jenis pengaduan yang paling banyak masih tentang anak berhadapan dengan hukum, lalu persoalan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pornografi dan kejahatan siber," papar Susanto di Jakarta, Selasa (18/2).
Susanto menambahkan, penurunan angka pelanggaran hak anak perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak agar pencapaian ini dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak di tahun ini. KPAI mempersiapkan sejumlah langkah strategis, yakni integrasi perlindungan anak dalam kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud,
"Lalu terkait pencegahan perkawinan usia anak, layanan rehabilitasi anak korban, pengawasan anak dari trafficking, optimalisasi perlindungan anak berbasis siber, serta penguatan pembentukan lembaga pengawas perlindungan anak di daerah," tutupnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments