JAKARTA_DAKTACOM: Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Panji Anugrah mengatakan para menteri yang terkena resuffle oleh Presiden Jokowi bernasib sial karena semua beban ketidakberesan pemerintahan saat ini seperti dilimpahkan pada mereka. Meski bisa dilihat bahwa ini bagian dari upaya presiden untuk memperbaiki roda pemerintahan, tapi menurutnya yang muncul ke pemberitaan media, seolah para menteri yang di resuffle sebagai penyebab kegagalan pemerintahan.

“Resuffle yang kita lihat ini semata bentuk pengalihan tanggungjawab pemerintahan kepada para menteri yang  di resuffle ini. Seolah para menteri inilah yang harus mempertangggungjawabkan semua kondisi saat ini yang semakin memburuk. Tanggungjawab akan kondisi saat ini tidak ada diarahkan ke presiden, untuk memperbaiki kinerja kabinet. Yang muncul di media menterinya yang hajar.Tidak mengarah ke presidennya, padahal dalam sistem presidensial dimanapun orang yang paling bertanggungjawab adalah presiden,” ujar Panji ketika dihubungi, Kamis (13/8/15).

Pola yang dilakukan Jokowi maupun SBY sama dalam mengalihkan isu tanggungjawab ketidakberesan jalannya pemerintahan. SBY dan Jokowi cenderung menyalahkan para pembantunya.”SBY itu 5 kali resuffle, Jokowi memang baru sekali.Tapi polanya sama karena ada upaya untuk mengalihkan tanggungjawab ketidakmampuan pemerintah pada para menteri-menterinya saja. “Megawati tidak pernah lakukan resuffle, Gus Dur melakukan itu tapi arahnya pada perampingan kementerian,” tambahnya.

Panji melihat, resuffle dilakukan bukan berdasarkan kinerja semata. Menurutnya ada beberapa variable lain yang membuat para menteri menjadi korban resuflle. Menurutnya para menteri di sektor ekonomi menjadi sorotan karena sektor ekonomi saat ini sedang mengalami goncangan dengan ketersediaan bahan pokok maupun harga bahan pokok yang melambung.Karena faktor ketersediaan dan harga saling terkait membuat roda perekonomian pun berjalan lambat.

“Beban kehidupan rakyat dan roda perekonomian yang tidak berputar selalu menjadi sorotan masyarakat dan media, sehingga wajar para menteri ekonomi itu kemudian di resuflee. Tapi ini semua bukan berdasarkan kinerja semata tapi juga karena kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Karena tidak terserapnya APBN yang menjadi stimulus berputarnya roda ekonomi itu kan tanggungjawab semua anggota kabinet bukan menteri ekonomi saja.Tapi karena yang disorot misalnya  harga daging,maka yang jadi korban menteri perdagangannya. Dengan fakta ini maka akan gampang menyalahkan kinerja para menterinya,” imbuhnya.

Namun demikian ada variable lain yang mempengaruhi para menteri ekonomi ini diganti yaitu seberapa kuat para menteri ini memiliki backing politik. Jika menteri memiliki back up politik atau memiliki cantolan ke dunai politik, maka posisinya akan relatif lebih aman. Semakin seorang menteri tidak memiliki basis politik yang kuat, maka akan semakin mudah dirinya  di resuffle dan menjadi kambing hitam dicap sebagai orang yang tidak mampu.

“Kalau punya basis politik kuat seperti Menko PMK, Puan Maharani maka bisa bertahapan meskipun menurut survey Cyrus Network kepuasan masyarakat terhadap kinerja Puan rendah. Tapi karena dia punya basis politik dia bisa bertahan. Puan juga diuntungkan karena para menteri dibawah koordinasi dia memiliki kinerja yang  lumayan baik seperti Menteri Sosial Khofifah, Menteri Kesehatand an sebagainya.Jadi meski kita tidak tahu apakah kinerja menteri sosial itu karena koordinasi yang baik dengan menkonya atau tidak, kita tidak tahu.Tapi Puan mendapatkan imbas yang baik,” tegasnya.

Selain itu jenis pekerjaan menteri menurutnya juga berpengaruh. Menurutnya para menteri yang bisa action tentunya akan dinilai lebih baik, sementara para meneteri yang hasil kerjanya on paper, akan dinilai buruk. “Beberapa menteri juga sulit kelihatan kerjanya. Mentri Bapenas misalnya tentunya kerjanya tidak bisa  dibandingkan dengan menteri kelautan.Menteri Bapenas itu kerjanya on paper tidak kelihatan, berbeda dengan Susi yang misalnya bisa meledakkan kapal. Hasil kerja menteri Bapenas itu berupa pemikiran yang tidak bisa dilihat langsung dan perlu waktu untuk membuktikan kinerjanya. Orang seperti ini yang juga rentan

Sementara terkait Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak juga diganti oleh Jokowi, meski para elit PDIP sebagai partai utama pendukung Jokowi selalu mendorongnya untuk diganti karena dianggap tidak  memiliki kinerja yang baik dan meski Rini dikabarkan pernah memperolok-olok Jokowi, Panji menjelaskan bahwa posisi menteri BUMN itu tidak ada hubungannya dengan kinerja BUMN secara ekonomi.

 “Persoalan menteri BUMN itu bukanlah persoalan BUMN tidak mampu mendongkrat perekonomian atau dari aspek kinerja, tetapi bagaimana dia mampu mengelola untuk membagi sharing kekuatan ekonomi kepada partai politik ataupun politisinya.Jika Rini mampu memkompromikan itu, maka dia tidak akan punya masalah dengan posisinya,” tandasnya.