Senin, 10/02/2020 16:05 WIB
KIBBM Tegaskan Kesepakatan Trump Soal Palestina Wujud Kebohongan
Konpres Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis
BEKASI, DAKTA.COM - Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) menegaskan, proyek usulan Presiden Trump di Palestina dengan nama "Deal of the Century" atau “Kesepakatan Abad Ini” adalah wujud sebuah kebohongan atas nama kesepakatan dan persekongkolan antara penjajah Zionis Israel dengan Presiden Amerika, Donald Trump.
Juru Bicara KIBBM, Ahmad Isrofiel Mardlatillah menyampaikan, di antara poin krusial yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli Kota Al-Quds atau Baitul Maqdis senilai USD 50 miliar, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibu kota.
Selain itu, proposal Trump ini juga akan menghapus hak kembali bagi 6 juta pengungsi Palestina ke Tanah Air mereka.
Oleh karena itu, pihaknya menyatakan bahwa sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Persoalan ini, katanya, merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina.
"Apa yang dilakukan Presiden Amerika dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain-lain. Terlebih lagi, sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung," jelasnya dalam keterangan tulisnya kepada Dakta, Senin (10/2).
Pihaknya mendesak, pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina dan melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel. Bahkan Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di kawasan Asia Tenggara karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negeri muslim terbesar di dunia.
"Seharusnya tidak pantas Presiden Amerika Trump, Israel, dan sekutunya membicarakan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak dihentikan. Sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali 6 juta pengungsi Palestina terwujud dengan pulang ke Tanah Air mereka," ucapnya.
Ia menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh, untuk mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan ibukota Al-Quds. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments