Ahad, 09/02/2020 12:44 WIB
Bendungan Berkapasitas 11,6 Juta Meter Kubik Dibangun di Ibu Kota Baru
Kawasan Bukit Nyuling di Kalimantan Tengah yang menjadi calon ibu kota baru (ANTARA)
PENAJAM, DAKTA.COM - Daya tampung bendungan yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia mencapai 11,6 juta meter kubik.
"Diperkirakan daya tampung Bendungan Sepaku yang akan dibangun sekitar 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik," ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang ketika dihubungi di Penajam, Ahad (9/2).
Selain sebagai sarana tampungan air baku untuk pemenuhan ketersediaan air bersih ibu kota negara Indonesia yang baru menurut dia, pembangunan Bendungan Sepaku tersebut juga untuk pengendalian banjir.
Dengan adanya Bendungan Sepaku itu, lanjut Nicko Herlambang, ketersediaan air baku untuk pengolahan air bersih lebih terjamin baik pada musin hujan maupun musim kemarau.
Bedungan tersebut juga dijadikan daerah pariwisata waduk serta untuk konversi kawasan DAS atau Daerah Aliran Sungai Tengin Baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sedikitnya sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku, yakni Desa Argomulyo, Sukomulyo, dan Desa Tengin Baru dengan luas lebih kurang 378 hektare masuk dalam proyek pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih itu.
Lokasi bendungan telah ditetapkan melalui SK (surat keputusan) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.653/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
SK tersebut telah diserahkan Tim Persiapan Tanah Provinsi Kalimantan Timur kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
"Selanjutnya BWS Dirjen SDA Kementerian PUPR sebagai pihak pemohon penerbitan penetapan lokasi menyerahkan SK penetapan lokasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur," kata Nicko Herlambang.
"Untuk pembebasan lahan lokasi Bendungan Sepaku itu, pemerintah pusat menganggarkan melalui APBN sekitar Rp80 miliar diserahkan kepada BWS dengan proses pembebasan lahan sejak 2019 hingga 2022," ungkapnya.
Nicko Herlambang menambahkan, biaya pengerjaan fisik bendungan juga dianggarkan dari APBN melalui Kementerian PUPR lebih kurang Rp670 miliar. Diharapkan tahun ini mulai berlangsung pembebasan dan pembayaran lahan kemudian proses pengerjaan fisiknya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments