ISTAMBUL_DAKTACOM: Konferensi Asosiasi ulama Sunni internasional sepakat bahwa eksekusi mati terhadap Presiden Muhammad Mursi dan tahanan politik lainnya di Mesir adalah upaya hukum yang dipolitisasi oleh pemerintahan kudeta militer.

Pernyataan ini di keluarkan Asosiasi ulama Sunni dalam penutupan konferensi internasional di kota Istanbul Turki pada hari Minggu (09/08) malam, menanggapi putusan hukuman mati Presiden Muhammad Mursi yang dikeluarkan pengadilan pada 16 Juni.

Dalam pernyataannya Asosiasi ulama Sunni sepakat menyatakan, “Pelaksanaan hukuman mati terhadap Presiden Muhammad Mursi dan tahanan lainnya yang tidak bersalah akan memiliki konsekuensi serius yang terjadi baik secara lokal, regional dan internasional.”

“Kudeta militer di Mesir ataupun kudeta lainnya adalah bentuk tindakan tidak konstitusional, dan warga di negara tersebut wajib untuk melawannya dan berhak untuk tidak mematuhi pemerintahan kudeta.”

“Menghentikan hukuman mati terhadap seseorang yang tidak berdosa hukumnya adalah wajib syar’i, untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertumpahan darah lebih lanjut.”

Asosiasi ulama Sunni melanjutkan, “Terorisme yang dilakukan oleh rezim otoriter di sejumlah negara di dunia dan Arab telah menyebabkan munculnya ateisme di kalangan anak muda di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya mengarahkan mereka menuju fanatisme dan ekstrimisme.”

Sementara itu menanggapi pemboman yang menargetkan Masjid dan tempat ibadah lainnya, Asosiasi ulama Sunni mengutuk perbuatan tersebut dan menyebutnya bertentangan dengan ajaran Islam karena membunuh orang yang tidak berdosa.

Puluhan ulama Sunni dari 30 negara-negara Arab dan Islam telah berkumpul di kota Istanbul, Turki, selama dua hari sejak hari Sabtu (08/08) kemarin, membahas peristiwa dan isu terkini yang melanda umat Muslim Sunni di dunia.

Asosiasi sendiri dibentuk pada tahun 2010 lalu dengan kantor pusatnya yang terletak di Swiss.