Kamis, 23/01/2020 11:43 WIB
KKKS Diminta Perjelas Target Lifting Minyak Nasional
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati target produksi siap jual atau lifting minyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar 755 barrel oil per day (BOPD) pada akhir Agustus 2019 lalu.
Target lifting minyak 2020 tersebut lebih tinggi dibanding target dalam nota RAPBN 2020 sebesar 734 BOPD, lebih rendah APBN 2019 sebanyak 775 BOPD.
Namun Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mempertanyakan kejelasan target lifting minyak nasional, apakah berbasis work plan-budget atau berbasis APBN.
"Kalau memang base-nya adalah APBN, maka target kita adalah lifting APBN. Dengan demikian target lifting di level SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), semua dihitung dan diturunkan berbasis target APBN itu. Semua pihak bekerja mengarah ke situ, dalam upaya mewujudkan target itu,” paparnya dalam keterangannya di Jakarta yang diterima, Kamis (23/1).
"Kalau ada dua target, yang satu target perusahaan dan yang lain targer APBN. Ini akan membingungkan. Apalagi target lifting perusahaan lebih kecil dari target lifting APBN. Maka dapat diduga, kalau kemudian yang disasar oleh operator sumur adalah target perusahaan yang sudah dihitung berdasarkan work plan-budget,” sambungnya.
Politisi PKS itu mengungkapkan, pihaknya sudah merancang anggaran, yang diharapkan tidak meleset dari target.
“Yang mengikat secara nasional kan APBN, berbasis Undang-Undang. Bukan target-target yang lain. Apalagi angkanya lebih rendah dari target nasional. Ini menjadi perhatian pemerintah untuk dilaksanakan. Supaya kita tidak punya visi yang berbeda. Target lifting itu apakah work plan-budget base atau APBN base ini harusnya clear,” ungkap Mulyanto.
Sementara target lifting gas bumi tahun depan tidak berubah. Sama seperti target dalam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Artinya, target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2020 sebesar 1.946 barel BOEPD. Jumlah tersebut naik 21 BOEPD dari target RAPBN 2020. Namun, lebih rendah 79 BOEPD dari target APBN 2019. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments