Rabu, 22/01/2020 15:27 WIB
Akan Dihapus, Honorer Minta Kejelasan Status
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih mendesak pemerintah menyelesaikan kewajibannya untuk mengangkat honorer K2 menjadi ASN.
Hal itu menyusul kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
"Tapi persoalannya masih banyak tenaga honorer K2 yang belum jelas statusnya. Itu tugas pemerintah untuk menyelesaikannya," ujar Titi kepada Dakta, Rabu (22/1).
Lebih lanjut, ia meminta kepada pemerintah untuk membuat payung hukum atas kejelasan tenaga honorer K2 yang kebanyakan ada di daerah pedalaman dan sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
"Pengangkatan tenaga honorer K2 sebenarnya sudah lama ditiadakan, seharusnya alokasi anggaran juga sejak dulu untuk pengangkatan," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Langkah itu diambil merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tenaga pemerintahan hanya ada PNS dan PPPK. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments