Jum'at, 17/01/2020 09:16 WIB
Panglima TNI: Sinergitas TNI-Polri Ciptakan Stabilitas Keamanan Nasional
Panglima TNI Marsekal Hadi mendampingi Kapolri Idham Azis saat memberikan pengarahan di Maluku Utara
MALUKU, DAKTA.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut sinergitas TNI-Polri harus tetap dipupuk dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kondusif.
Ia mengatakan bahwa institusi TNI-Polri merupakan dua institusi sangat besar dengan ratusan ribu personel. TNI-Polri setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan doktrin Sapta Marga dan Tribrata.
"Dengan keamanan kondusif yang terus dipelihara, mulai dari tingkat pimpinan sampai unsur dibawahnya, maka rakyat akan bisa tidur nyenyak dan aman," katanya saat mendampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis saat memberikan pengarahan kepada Komandan Satuan dan ratusan prajurit TNI-Polri se-wilayah Maluku Utara dan Morotai, bertempat di GOR Poltak Lanud Leo Watimena Morotai, Kamis (16/1).
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para prajurit TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan pada agenda tahun 2019.
"Sinergitas TNI dan Polri menjadikan satu kekuatan untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Berkat sinergitas TNI-Polri, pengamanan Pilkada Serentak, Asian Games, penanggulangan bencana alam di Lombok, bencana alam di Palu, Tsunami di Selat Sunda, pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan bisa diatasi dengan baik.
Terkait pengamanan Pilkada serentak dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020, Panglima TNI meminta kepada prajurit TNI-Polri untuk menyiapkan diri seperti persiapan pengamanan Pilkada serentak sebelumnya.
"TNI-Polri harus melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak ikut politik praktis dan harus netral pada parpol yang ikut pilkada," jelasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments