Selasa, 14/01/2020 16:44 WIB
Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Jangan Buat Gaduh Iklim Investasi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima pimpinan KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, beban berat masih diemban KPK untuk benar-benar menjadi 'trigger mechanism' dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, bukan semata mengejar orang sebagai tersangka, melainkan mengedepankan penyelamatan keuangan negara.
"Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan mengingat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Disisi lain, kegiatan ekonomi juga perlu digenjot untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Karenanya, pemberantasan korupsi tak boleh dilakukan secara gaduh dan serampangan yang membuat ketidakpastian iklim investasi nasional," terang Bamsoet usai menerima pimpinan KPK, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (14/1/20).
Ia juga berpesan agar KPK mengawal skandal Jiwasraya dan ASABRI, sambil juga memonitoring berbagai asuransi BUMN lainnya serta memperhatikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, jika melihat data Laporan Kinerja KPK sepanjang 2016-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp 3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp 1,74 triliun. Sedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 61,7 triliun.
"Data tersebut menunjukan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara, karenanya harus lebih digalakan lagi. Walaupun aksi pencegahan yang digalakan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding penindakan dengan OTT, namun KPK tak boleh bergeming," jelas Bamsoet.
Bamsoet menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke MPR RI, tak lain sebagai pengejawantahan amanah UU. No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Khususnya, dalam Pasal 6 Ayat B, yang menjelaskan KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
"Kehadiran KPK ke MPR RI hari ini merupakan yang pertama kali sejak KPK berdiri. Kedatangan KPK bukanlah wujud menurunnya independensi KPK, melainkan semata untuk membangun koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga negara," ujar Bamsoet. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments