Ahad, 12/01/2020 13:25 WIB
BPPT Siap Bantu Pemda Buat Sistem Peringatan Dini Banjir
Banjir di Perumahan Kejaksaan, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
TANGERANG, DAKTA.COM - Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) Nur Hidayat mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam membuat sistem peringatan banjir secara dini atau flood early waring system (FEWS).
Ia mengatakan, BPPT telah memasang peringatan banjir atau FEWS di sejumlah daerah, di antaranya Bekasi, Sumatera, dan sejumlah daerah lain di luar Pulau Jawa.
"Kami siap misalkan diminta kerja sama untuk membuat sistem peringatan banjir secara dini oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Nur Hidayat juga mengatakan, alat automatic water lavel recorder (AWLR) yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bukan sistem peringatan dini banjir, melainkan alat tersebut disiapkan sebagai penunjang kinerja DPU Kota Tangsel.
"AWLR yang dimiliki Dinas PU ini bukan alat peringatan dini banjir. Jadi, di Kota Tangsel ini belum ada alat peringatan dini banjir. Yang ada, hanya alat untuk pengukuran ketinggian air yang dimiliki Dinas PU," katanya.
Dinas PU Kota Tangsel, menurut Nur Hidayat memiliki 11 alat AWLR yang dipasang di 11 lokasi berbeda.
Fungsinya, kata dia, hanya untuk menunjang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPU Kota Tangsel, seperti pengerukan sungai, pembuatan tanggul, pengerukan drainase dan lainnya.
BPPT, diakui Nur Hidayat, bersedia jika digandeng pemerintah daerah untuk menyiapkan alat peringatan dini banjir Kota Tangsel. "Kami siap membantu dalam pembuatan sistem peringatan banjir," ujarnya.Baca juga: DKI Jakarta pasang sirene peringatan dini banjir
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Aries Kurniawan mengatakan, akan mengoptimalkan 11 alat AWLR yang berfungsi untuk pengukuran ketinggian air. Alat tersebut dikelola langsung oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kota Tangerang.
"Fungsinya untuk penunjang kinerja kami (DPU Kota Tangsel). Jadi, bukan untuk sistem peringatan dini banjir. Karena memang hal itu bukan tupoksi kami, tapi di instansi lain," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments