Kamis, 09/01/2020 10:04 WIB
DPR Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Atasi Banjir
Banjir di Perumahan Kejaksaan, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
JAKARTA, DAKTA.COM - Banjir di Jabodetabek menelan korban jiwa dan harta benda yang tak sedikit. Banyak pihak menganggap ini terjadi karena upaya pencegahan banjir oleh pemerintah belum optimal. Itu dapat dilihat dari belum tuntasnya rencana strategis menanggulangi banjir yang sudah disusun sejak lama, seperti Sodetan Ciliwung.
Menyikapi ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu meminta pemerintah pusat dan daerah kembali duduk bersama agar persoalan banjir bisa teratasi.
Menurut Syaikhu yang diamanahi di Komisi V DPR, banjir memang tidak dapat dihindari. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi dan durasinya lama seperti yang terjadi pada 1 Januari lalu. Tapi pemerintah dapat meminimalisasi jika bisa terus berkomunikasi dan duduk bersama pemerintah daerah.
Syaikhu menyinggung soal perdebatan di ruang publik antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya berselisih pendapat soal penanganan banjir. Basuki menggunakan konsep normalisasi, sedangkan Anies memakai istilah naturalisasi.
“Ini tidak elok. Saat masyarakat terkena banjir, yang muncul justru perdebatan yang tidak perlu. Seharusnya Pusat dan Daerah duduk bersama,” ujar Syaikhu, Kamis (9/1).
Syaikhu menyoroti proyek Sodetan Ciliwung yang membutuhkan kerja sama Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta. Sodetan Ciliwung merupakan proyek penangkal banjir yang digagas saat Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 2012. Sodetan ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT).
Proyek ini diharapkan mampu mengalirkan air sungai Ciliwung ke BKT. Bila sodetan ini beroperasi, beban di Pintu Air Manggarai dapat dikurangi. Namun, proyek ini tersendat karena pembebasan lahan. Hingga kini dari 1,2 km sodetan yang mau dibangun, baru selesai 600 m.
“Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi kalau komunikasi antara Pusat dan daerah intensif dilakukan,” kata Syaikhu.
Syaikhu juga menyoroti penanganan banjir oleh pemerintah yang masih belum maksimal. Soal perahu karet, misalnya. Dia melihat masih sangat minim.
"Saya banyak dapat pesan dari masyarakat untuk meminta bantuan perahu karet. Karena mereka terjebak banjir dan belum ada bantuan yang datang dari aparat pemerintah," ungkap Syaikhu.
Perahu karet, katanya, harus jadi prioritas. Sebab skala banjir setiap tahun cenderung meningkat dan meluas. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaannya.
"Pengadaan perahu karet itu salah satu langkah antisipatif yang bisa kita lakukan. Harus dialokasikan anggarannya," pungkas Syaikhu.
Berdasarkan data BNPB, ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments