Senin, 06/01/2020 15:10 WIB
Panglima TNI Resmikan Pusat Informasi Maritim TNI
JAKARTA, DAKTA.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1/2020).
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan memiliki tantangan kelautan yang sangat besar. Terlebih wilayah laut Indonesia menjadi lalu lintas perekonomian dunia dengan nilai ekonomi yang sangat besar setiap tahunnya.
Indonesia yang merupakan negara maritim memerlukan upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi stakeholder kemaritiman. Pusat Informasi Maritim TNI merupakan bentuk sederhana dari sinergi berbagi informasi dan upaya meningkatkan kesadaran bidang maritim.
"Keberadaan TNI dalam mengawal perairan nusantara tentunya tidak lepas dari pelaksanaan tugas instansi lain, sehingga diperlukan pemembentukan Pusat Informasi Maritim TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI di wilayah perairan nusantara sekaligus bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait. Upaya ini merupakan bentuk sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam menghadapi kompleksitas permasalahan maritim," jelasnya.
Panglima TNI berharap melalui pembentukan Pusat Informasi Maritim TNI dapat bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga yang ada, sehingga nantinya setiap informasi yang berasal dari berbagai instansi dapat dianalisa dan digunakan bersama di lapangan.
"Informasi tersebut sekaligus menjadi bank data yang tentunya akan senantiasa dapat dimanfaatkan setiap saat. Disamping itu, alat peralatan yang dimiliki TNI dapat saling melengkapi, sehingga Patroli Laut Kementrian dan Lembaga yang ada akan dapat bekerja sama lebih baik lagi," katanya.
Kedepannya TNI akan bekerja sama dengan negara-negara sahabat dalam meningkatkan keamanan di laut dan memberantas kejahatan internasional di laut.
Seperti diketahui bahwa selama ini Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara tetangga, terutama negara-negara ASEAN, untuk memastikan kedaulatan negara terjaga dan hukum internasional dijunjung tinggi.
Diperlukan juga kerja sama bilateral dan multilateral yang makin erat dan makin baik karena tanpa adanya hubungan dan kerja sama yang baik, stabilitas regional tidak akan terjaga dan tentunya akan mempengaruhi negara-negara yang ada di kawasan. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments