Senin, 06/01/2020 10:10 WIB
Naturalisasi Ala Anies, Perlu Implementasi Secepatnya
Foto udara banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur (Dokumentasi BNPB)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut istilah naturalisasi sungai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memungkinkan untuk diterapkan dalam mengatasi persoalan banjir.
Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana menekankan naturalisasi yang dikonsepkan oleh Anies Baswedan cukup baik, tetapi yang paling penting adalah implementasinya yang dilakukan secepatnya.
"Butuh implementasi cepat dan tepat dalam konsep ini, karena naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya dalam skala provinsi saja, perlu ada koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Wahyu kepada Dakta, Senin (6/1).
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan naturalisasi merupakan penataan bantaran sungai yang memerhatikan lingkungan dengan melakukan tata ruang kawasan terbuka hijau.
"Tapi PR-nya adalah, kebanyakan rakyat kecil di bantaran sungai yang disalahkan. Padahal banyak juga pusat perbelanjaan yang berdiri di kawasan terbuka hijau. Pemerintah harus tegas di sini," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan banjir, WALHI merekomendasikan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu menjalankan kajian lingkungan hidup strategis secara tegas dan jangan sampai ada tebang pilih. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments