Ahad, 05/01/2020 09:11 WIB
Bamsoet Desak Pemerintah Tindak Tegas Pelanggaran Kedaulatan di Natuna
Bambang Soesatyo
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dengan didampingi kapal Coast Guard China. Selain melakukan pencurian ikan, tindakan China tersebut juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia - China.
Bamsoet menyebut, ZEE mempunya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB.
"Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (4/1/19).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, tetapi bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah tak boleh lembek. Apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna.
"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Bamsoet.
Mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna, Mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard). Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.
"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghindari perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," pungkas Bamsoet. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments