Jum'at, 20/12/2019 17:25 WIB
Amnesty Internasional Sesalkan Negara Islam Bungkam Soal Uighur
Diskusi Media Terkait Pelanggaran HAM Etnis Uighur
JAKARTA, DAKTA.COM - Manager Riset Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat menyayangkan negara mayoritas islam tidak terlalu vokal dalam membela etnis Uighur.
"Pengaruh China begitu kuat sehingga negara-negara islam menjadi bungkam dan terkesan menutup mata atas pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur," ungkap Papang dalam diskusi media bertema mengungkap pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Islam (Forjim), Jumat (20/12).
Papang menyampaikan dari 22 negara yang mengangkat masalah pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur ini, sebagian besar justru adalah negara Eropa sehingga ia mempertanyakan lemahnya solidaritas terhadap umat islam.
"Negara Asia itu hanya Jepang, kita berharap Indonesia ikut dengan mendesak Menlu atau mungkin Pak Wapres yang juga sebagai Ketua Umum MUI," imbuhnya.
Sementara itu, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Alisera berpendapat bahwa adanya perbedaan pandangan dari beberapa negara atas kasus tersebut.
"Pemerintah China menganggap ini masalah internal geopolitik mereka sehingga menjadi sempit ruang gerak kita, dan isunya memang kurang seksi dibanding masalah Palestina," papar Mardani.
Masalah Uighur semakin menarik perhatian banyak negara, terutama dari negara Barat.
Menurut catatan dari Amnesty Internasional dan Human Rights Watch, etnis muslim Uighur dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, sampai didorong menyerukan slogan-slogan Partai Komunis.
Selain itu, pemerintah Cina mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat lewat pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA dari jutaan warga. **
| Reporter | : | |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments