Kamis, 19/12/2019 12:01 WIB
Menhub Ancam Operator Bus Abaikan Ramp Check
Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan operator bus yang lalai atau tidak ingin melakukan ramp check (inspeksi keselamatan) kendaraan yang dioperasionalkan untuk mengangkut penumpang pada libur Natal dan Tahun baru (Nataru), maka akan memprosesnya secara hukum.
"Masih ditemui ada operator bus yang tidak rutin melakukan ramp check, dan ada bus yang tidak laik jalan," kata Budi Karya usai meninjau Posko Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Jakarta, Kamis (19/12).
Posko berlokasi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan akan beroperasi mulai 19 Desember 2019-6 Januari 2020.
Dikatakan Menhub, pihaknya akan lebih konsentrasi melakukan pengawasan terhadap beberapa operator bus pariwisata yang dinilai seringkali mengabaikan melakukan ramp check, seperti rem, lampu, serta perlengkapan adminsitrasi.
Budi Karya mengatakan, memang cukup sulit melakukan pemantauan ramp check ke operator bus pariwisata, karena mereka sebenarnya sudah memiliki teknisi tersendiri.
"Kami mengimbau kepada operator bus pariwisata untuk rutin melakukan ramp check. Kalau bus angkutan antarkota biasanya sudah rutin dilakukan inspeksi," katanya.
Masyarakat atau calon penumpang yang ingin menyewa bus pariwisata atau akan naik bus antarkota berhak menolak bus yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.
"Bus yang sudah lulus ramp check kita tempelkan stiker biru bundar di kaca depan kiri bawah," katanya.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui masih banyak operator bus pariwisata yang mengabaikan inspeksi keselamatan bahkan tetap memaksa supir untuk menjalankan bus walau ada kerusakan.
Dia mencontohkan, dalam inspeksi beberapa hari lalu ditemukan ada bus pariwisata yang mengangkut penumpang dari Bogor ke Pelabuhanratu yang ternyata rem tangannya sama sekali tidak berfungsi dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sudah tak berlaku.
"Saya tidak usah sebutkan nama operator busnya. Tapi hal itu masih terjadi dan ketika semua penumpang kita minta turun untuk ganti bus, seluruh penumpang malah tepuk tangan karena merasa diselamatkan," kata Budi.
Ketika ditanyakan kepada supir bus, dia mengakui dan mengetahui bahwa bus memang tidak dalam keadaan prima untuk dijalankan.
"Supir mengaku sebenarnya dia tidak mau mengemudi bus yang rusak tersebut, tapi karena dipaksa oleh perusahaan maka dia tidak bisa mengelak," kata Budi Setiyadi. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments